Ditahan KPK, Bupati Halmahera Timur Bantah Terima Suap - Kompas.com

Ditahan KPK, Bupati Halmahera Timur Bantah Terima Suap

Kompas.com - 12/02/2018, 20:42 WIB
Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/2/2017).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/2/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menahan Bupati Halmahera Timur, Rudi Erawan, Senin (12/2/2018). Rudi sebelumnya diumumkan KPK sebagai tersangka dalam kasus suap pada proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2016.

Rudi keluar dari gedung KPK, Senin sekitar pukul 19.40 WIB, dengan mengenakan rompi oranye, khusus untuk tahanan KPK.

Dia tak banyak berkomentar terkait kasusnya. Namun, dia membantah menerima suap dalam kasus ini.

"Enggak ada komentar ya. Mana, saya enggak terima, politik itu," kata dia, sembari berjalan ke mobil tahanan.

Baca juga : Bupati Halmahera Timur Diduga Terima Suap Rp 6,3 M dari Proyek PUPR

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan, Rudi ditahan di Rutan KPK.

"Tersangka RE ditahan untuk 20 hari ke depan mulai hari ini di Rumah Tahanan Klas 1 Jakarta Timur Cabang KPK," kata Yuyuk.

Dalam kasus ini, Rudi sebelumnya diduga menerima hadiah atau janji atau suap yang bertentangan dengan kewajibannya.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan, Rudy diduga menerima suap Rp 6,3 miliar.

Baca juga : Pejabat PUPR Terbukti Gunakan Suap untuk Kampanye Cagub di Halmahera Timur

"Diduga RE menerima sekitar Rp 6,3 miliar," kata Saut, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Rudy diduga menerima suap dari mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary.

Uang untuk Rudy didapat Amran dari sejumlah kontraktor proyek tersebut, salah satunya Dirut PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir. "Uang tersebut diberikan kepada AHM (Amran) kepada RE (Rudy)," ujar Saut.

Dalam kasus ini, KPK sudah memproses 10 orang baik dari unsur swasta, pemerintahan, maupun DPR. Sebagian sudah diproses hingga pengadilan.

Kompas TV Dari operasi tangkap tangan yang dilakukan, KPK telah memeriksa lima orang.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Close Ads X