Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sempat Tak Penuhi Kuota Perempuan, PBB Akhirnya Penuhi Syarat Verifikasi Faktual

Kompas.com - 29/01/2018, 09:31 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Bulan Bintang (PBB) akhirnya dinyatakan memenuhi syarat verifikasi faktual di tingkat pusat oleh Komisi Pemilihan Umum pada Minggu (28/1/2018). Pihak KPU yang hadir adalah Ketua KPU Arief Budiman didampingi komisioner KPU Viryan serta Ketua Bawaslu Abhan didampingi komisioner Bawaslu Mochammad Afifudin dan Rahmat Bagja.

Sementara dari PBB hadir antara lain Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra dan Sekjen PBB Afriansyah Noor.

Ketua Bidang Pemenangan Presiden PBB Sukmo Harsono mengatakan, sebelumnya PBB sempat ditanyakan belum memenuhi syarat (BMS) karena tidak terpenuhinya kuota perempuan.

"Salah satu pengurusnya (perempuan) lupa bawa KTP sehingga sempat dinyatakan BMS," ujar Sukmo melalui keterangan tertulis, Senin (29/1/2018).

Baca juga : Bawaslu Cermati Potensi Masalah Verifikasi Faktual 12 Partai Lama

Dalam proses verifikasi, KPU memeriksa keanggotaan pada kepengurusan di tingkat pusat, keterwakilan perempuan di kepengurusan DPP dan domisili kantor. Salah satunya keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dari jumlah total pengurus dewan pimpinan pusat.

Sementara itu, kata Sukmo, untuk syarat pengurus KSB dan ijin domisili telah memenuhi syarat. Akhirnya, pada pukul 15.00 WIB, pengurus tersebut datang ke KPU membawa bukti KTP dan kartu anggota.

"Sehingga status kuota wanita menjadi memenuhi syarat," kata Sukmo.

Sukmo mengatakan, Arief menyampaikan ucapan terima kasih karena PBB bersedia diverifikasi faktual pada hari pertama. Ucapan itu disambut Yusril bahwa PBB telah bekerja dengan baik di semua tingkatan dan siap diverfak di seluruh daerah.

"PBB telah siap mengahadapi pemilu 2019 dan membuka pendaftaran Caleg di semua tingkatan," kata Sukmo.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Partai Demokrat telah memenuhi syarat verifikasi faktual.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com