Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Idrus Marham yang Akhirnya Jadi Pak Menteri...

Kompas.com - 17/01/2018, 16:58 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo memilih Idrus Marham sebagai Menteri Sosial.

Sekjen Partai Golkar ini dipercaya menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju pada Pilkada Jawa Timur 2018.

Pelantikan Idrus sebagai menteri dilakukan pada hari ini, Rabu (17/1/2018), di Istana Negara, Jakarta.

Jauh sebelumnya, nama Idrus sudah disebut-sebut masuk dalam bursa calon menteri Presiden Jokowi.

Baca juga: Pembenahan Data Penerima Bantuan Sosial Jadi PR Idrus Marham

Nama Idrus muncul sejak Partai Golkar mengubah sikap dari partai oposisi menjadi pendukung pemerintah pada pertengahan 2016.

Dukungan yang diberikan Golkar mau tidak mau membuat Presiden harus merombak kabinet untuk mengakomodasi kader partai berlambang pohon beringin itu dalam pemerintahan.

Idrus bahkan sempat dipanggil dengan sebutan "Pak Menteri" saat menghadiri acara ulang tahun ke-65 Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Lobi Studio Metro TV, Jakarta, Juli 2016.

Baca juga: Di Ultah Surya Paloh, Idrus Marham Disebut Pak Menteri oleh Akbar Faizal

Ketika tiba di pintu masuk, Idrus langsung mendapat sambutan hangat dari Ketua DPP Nasdem Akbar Faizal. Akbar lalu memanggil Idrus dengan sebutan "Pak Menteri".

"Wah, Pak Menteri ini, Pak Menteri," kata Akbar.

Idrus hanya tertawa mendengar pernyataan Akbar.

Saat ditemui Kompas.com di sela-sela acara itu, Idrus menegaskan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.

Baca juga: Ditanya Alasan Pilih Idrus Jadi Mensos, Jokowi Jawab karena Cocok

Namun, ia tak mempermasalahkan sudah disebut "Pak Menteri" oleh Akbar Faizal. Ia justru berdoa agar pernyataan itu terwujud.

"Kita aminin saja," kata Idrus.

Belum terkabul

Doa Idrus untuk masuk ke kabinet Presiden Jokowi belum terkabul saat itu. Nama Idrus tak dipilih Presiden.

Halaman:


Terkini Lainnya

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Nasional
Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com