Kompas.com - 17/01/2018, 14:39 WIB
Menteri Sosial Idrus Marham. Fabian Januarius KuwadoMenteri Sosial Idrus Marham.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com  - Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay menilai pengangkatan Idrus Marham sebagai Menteri Sosial oleh Presiden Jokowi perlu diapresiasi. Pasalnya, Idrus diyakini akan mampu melanjutkan penanganan masalah sosial dan kemiskinan di tanah air.

Menurut dia, pengalaman memimpin organisasi sosial dan organisasi politik akan menjadi modal utama Idrus dalam berkiprah di Kementerian Sosial.

“Kalau pengalaman, saya kira pak Idrus Marham sudah lebih dari cukup. Namun demikian, beliau masih perlu mempelajari apa yang ada di kemensos. Walau sepintas kelihatan mudah, tetapi di sana ada berbagai persoalan yang harus dituntaskan," kata Saleh melalui keterangan tertulis, Rabu (17/9/2018).

Baca juga : Jabat Mensos, Idrus Tetap Hadiri Sidang Setya Novanto?

Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan, kata Saleh, adalah validasi dan verifikasi data PBI (Penerima Bantuan Iuran).

Ia menilai data PBI ini sangat penting diperbaharui mengingat data inilah yang menjadi basis pemberian bantuan sosial bagi KPM (keluarga penerima manfaat) dari seluruh kementerian yang ada, termasuk bantuan PKH, KIS, KIP, rastra, dan lain-lain.

Mereka yang termasuk di dalam data PBI, berhak untuk menerima semua bantuan sosial yang diprogramkan pemerintah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Sayangnya, data PBI ini masih banyak yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Temuan kami, ada banyak warga masyarakat yang semestinya layak dan pantas mendapat bansos, ternyata tidak terdaftar dan terkesan terlupakan," papar Wakil Ketua Komisi IX DPR itu.

Baca juga : Pekan Ini, Golkar Bakal Umumkan Sekjen Baru Pengganti Idrus

Sebaliknya, lanjut dia, ada banyak juga masyarakat yang kelihatannya mampu dan tak layak menerima, malah justru menerima. Kemensos sudah pernah melakukan verifikasi dan validasi.

Namun, hasilnya, menurut Saleh belum optimal. Ia mengatakan masih banyak masyarakat yang komplain karena merasa ditinggalkan.

Oleh karena menghabiskan anggaran APBN yang cukup besar, Saleh melanjutkan, Kementerian Sosial yang saat ini digawangi oleh Idrus Marham, harus memastikan bahwa bantuan sosial tersebut tepat sasaran dengan basis data yang akurat, valid, dan terverifikasi.

Baca juga : Idrus Marham Jadi Mensos, Ketum Golkar Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi

Sebab jika basis datanya kurang valid, dikhawatirkan akan menjadi beban bagi Presiden Jokowi. Bisa jadi masyarakat menilai bahwa bansos yang dibagi-bagi tidak didasarkan atas prinsip keadilan sosial.

“Ini yang mesti didahulukan. Apalagi sekarang ini, data kemiskinan hanya didasarkan atas data yang dimiliki Kemensos. Karena itu, semua kementerian yang memiliki program bansos pasti merujuk ke data PBI yang dikeluarkan oleh kemensos," tutur Saleh.

"Saya berharap, di awal-awal ini, Pak Idrus memperhatikan dan memperbaiki masalah pendataan ini," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Nasional
Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Nasional
Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Nasional
Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Nasional
Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Nasional
Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Nasional
Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Nasional
Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Nasional
Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Nasional
Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Nasional
Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Nasional
Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok Masih Rendah

Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok Masih Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X