Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pekan Ini, Golkar Bakal Umumkan Sekjen Baru Pengganti Idrus

Kompas.com - 17/01/2018, 13:18 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyatakan posisi Idrus Marham sebagai Sekjen Golkar akan diganti seiring dengan penunjukannya sebagai Menteri Sosial.

Pengumuman sekjen pengganti Idrus akan disampaikan berbarengan dengan deklarasi susunan kepengurusan Partai Golkar yang baru.

Nantinya hal itu akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

"Posisi sekjen pasti akan dilepas, akan diganti. Tidak akan lama Pak Airlangga akan mengumumkan restrukturisasi. Tentu tidak hanya sekjen saja tapi bersama pengurus yang lain," kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

(Baca juga: Jadi Mensos, Idrus Marham Pastikan Lepas Jabatan Sekjen Golkar)

Hal senada disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar Happy None Zulkaranain mengatakan dalam satu hingga dua hari ini Airlangga akan mengumumkan Sekjen baru pengganti Idrus beserta susunan kepengurusan Golkar yang baru.

"Saya kira dalam satu atau dua hari ini (diumumkan)," kata Happy melalui pesan singkat, Rabu (17/1/2018).

Menteri  Sosial Idrus Marham memastikan bahwa dia akan melepaskan jabatan Sekretaris Jenderal Partai Golkar.

Meski  demikian, Idrus Marham menyerahkan soal sosok pengganti dirinya kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Biarlah Airlangga yang menentukan. Kami kan sudah memberikan mandat kepada Airlangga," ujar Idrus usai dilantik sebagai Menteri Sosial di Istana Negara pada Rabu (17/1/2018).

Kompas TV Idrus Marham dilantik sebagai menteri sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com