Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN: Belum Tentu Jokowi dan Prabowo Maju Pilpres 2019

Kompas.com - 12/01/2018, 17:28 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Fikri Yasin tak sepakat jika pemilihan presiden 2019 mendatang, dianggap sebagai pertarungan partai politik pendukung pemerintah Vs partai di luar pemerintah.

Apalagi jika pilpres 2019 diprediksi mengulang kembali pertarungan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Masih bisa kemungkinan lain di luar itu ada," kata Fikri di Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Fikri menilai, peta koalisi masih sangat cair dan dinamis. Apalagi, saat ini PDI Perjuangan sebagai parpol pemenang pemilu dan pengusung utama Presiden Joko Widodo belum menentukan sikapnya.

"Enggak ada yang bisa jamin juga apakah Jokowi didukung PDI-P," kata dia.

(Baca juga : Presidential Threshold 20 Persen, PAN Tetap Yakin Zulkifli Hasan Maju Pilpres)

Fikri mengatakan, Jokowi bukan ketua umum atau pun pemilik saham di PDI-P. Oleh karena itu, Jokowi tidak bisa menentukan arah politik partai berlambang banteng tersebut.

Kunci dukungan PDI-P ada di ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri.

"Jokowi apa jabatannya? Kader saja kan? Justru yang deklarasi dukung Jokowi jauh-jauh hari partai lain seperti Nasdem," kata dia.

Partai Gerindra juga, lanjut Fikri, belum tentu mengusung kembali Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

(Baca juga : Presidential Threshold 20 Persen, Gerindra Tetap Usung Prabowo di Pilpres 2019)

Sampai saat ini juga belum ada pernyataan dari Prabowo terkait niatnya kembali nyapres.

Oleh karena itu, Fikri memprediksi bisa muncul poros koalisi baru yang tidak terkotak-kotak antara partai politik pendukung pemerintah dan oposisi.

Bisa juga muncul tokoh alternatif di luar Jokowi dan Prabowo.

(Baca juga : Melihat Peta Politik Pilpres 2019 Pascaputusan MK soal Presidential Threshold)

Menurut Fikri, secara matematis syarat pengusungan capres dan cawapres sebesar 20 persen kursi DPR bisa memunculkan lima pasangan calon.

Namun, secara realistis, syarat itu masih bisa melahirkan tiga sampai empat pasangan calon.

Fikri tetap optimistis PAN bisa mengusung ketua umumnya, Zulkfli Hasan, sebagai capres atau cawapres.

Keputusan untuk mengusung Zulkifli sudah diputuskan melalui rapat kerja nasional PAN di Bandung, Agustus 2017 lalu.

Kompas TV Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa siapapun yang akan maju dalam Pemilu Presiden 2019 nanti, harus didukung oleh partai.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com