Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kuasa Hukum Bantah Fredrich Hindari Panggilan KPK

Kompas.com - 12/01/2018, 11:27 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Fredrich Yunadi, Sapriyanto Refa membantah kliennya menghindari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada hari ini, Jumat (12/1/2018), Fredrich dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan menghalangi dan merintangi penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto.

"Oh, enggak (menghindar). Ini kan proses yang harus dihadapi ya," kata Sapriyanto, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Kuasa hukum Fredrich Yunadi, Sapriyanto Refa di gedung KPK, Jumat (12/1/2018)Kompas.com/Robertus Belarminus Kuasa hukum Fredrich Yunadi, Sapriyanto Refa di gedung KPK, Jumat (12/1/2018)
Dengan alasan sudah mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan Fredrich ke KPK, Kamis (11/1/2018), maka ia menunggu jawaban dari KPK.

Baca juga: Fredrich Yunadi Tak Penuhi Panggilan KPK

Jika surat tersebut tidak dikabulkan KPK, Sapriyanto yakin KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Fredrich sebagai tersangka.

"Kalau enggak dikabulkan kan pasti diagendakan ulang. Enggak mungkinlah main jemput-jemput (paksa)," ujar Sapriyanto.

Dalam hukum acara, lanjut Wakil Ketua Umum Peradi itu, pemanggilan bisa dilakukan sebanyak dua kali.

Baca juga: Akankah Fredrich Yunadi Mengajukan Praperadilan Terhadap KPK?

"Satu kali dipanggil enggak hadir, dua kali dipanggil, tiga kali baru dijemput. Kan begitu. Enggak langsung main jemput saja. Apalagi kami sudah ajukan surat ke KPK untuk penundaan," ujar Sapriyanto.

Kompas TV KPK menggeledah kantor mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com