Jokowi Disebut Dorong Agenda Pemberantasan Korupsi ke Era Kegelapan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo disebut mendorong agenda pemberantasan korupsi ke era kegelapan, lantaran janji-janji kampanyenya dalam hal pemberantasan korupsi belum juga dilunasi.

Padahal Jokowi terpilih, salah satunya, karena komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dan tak punya beban masa lalu akan korupsi.

"Dalam 2-3 tahun kita temukan fakta sebaliknya. Jokowi justru mendorong agenda pemberantasan korupsi kita ke era kegelapan pemberantasan korupsi," kata Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Bahkan Dahnil pun menyebut bahwa saat ini adalah era paling sulit dalam hal pemberantasan korupsi.

"Kalau ada situasi dan kondisi yang paling sulit bagi pemberantasan (korupsi) dan aktivitas pemberantasan korupsi, masuk di era sekarang," ucap dia.

(Baca juga : Hehamahua: Aparatur Negara Punya Mercy, Kemungkinannya Korupsi atau Warisan)

Karenanya tak heran, jika kemudian banyak masyarakat yang pesimistis akan upaya bersih-bersih koruptor di dalam negeri.

"Kepercayaan publik terhadap agenda pemberantasan korupsi dipenuhi sikap pesimistis. Karena ada desain besar yang dibuat untuk demorailasi agenda pemberantasan korupsi. Itu terlihat nyata," terang dia.

"Epicentrumnya pelemahan pemberantasan korupsi berasal dari kantor presiden sendiri. Itu kelihatan sekali. Mulai dari upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, aktivis antikorupsi dilaporkan ke Polisi," tambahnya.

(Baca juga : Diminta Pilih Modal Usaha atau Sepeda oleh Jokowi, Bapak Ini Bingung)

Danhil juga menyinggung upaya Panitia khusus hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilainya adalah salah satu upaya pelemahan terhadap lembaga anti-rasuah.

"Ini masif sekali yang tidak kita temukan di rezim yang lalu. Sama karakternya tapi tidak semasif sekarang. Sekarang ini, era pemerintahan Jokowi mengubur agenda pemberantasan korupsi," kata dia.

Termasuk serangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Di mana Jokowi dinilai tidak tegas karena enggan mendorong pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras tersebut.

"Kasus novel adalah ujian pokok komitmen pemberantasan korupsi. Pelemahan KPK hari ini kita anggap sukses," ungkap Dahnil.