Jokowi Heran Banyak Pejabat Ditangkap, tetapi Korupsi Terus Ada

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia adalah salah satu negara yang paling aktif dalam kasus korupsi.

Sejak 2004 sampai tahun ini, kata Jokowi, setidaknya ada 12 gubernur dan 64 bupati/wali kota yang terjerat kasus korupsi.

Angka tersebut belum termasuk yang ada di DPR, DPRD, ataupun kementerian dan lembaga. Mayoritas kasus yang menjerat para pejabat itu adalah kasus penyuapan.

"Tetapi, yang mengherankan, dari waktu ke waktu, pejabat yang ditangkap dan dipenjarakan karena kasus korupsi masih terus ada," kata Jokowi saat membuka acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2017, Senin (11/12/2017).

Berdasarkan kondisi tersebut, lanjut Jokowi, tidak bisa disangkal lagi bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan lebih serius.

Sistem pemerintahan dan pelayanan harus dibenahi, termasuk pengetahuan dan kesadaran masyarakat harus terus ditingkatkan.

Salah satu strategi pencegahan korupsi yang ditekankan pemerintah, lanjut Jokowi, adalah melakukan deregulasi terhadap aturan-aturan di dunia usaha.

Jokowi mengatakan, setiap regulasi layaknya pisau bermata dua. Setiap aturan, setiap izin, dan setiap persyaratan punya potensi menjadi obyek transaksi, obyek korupsi

"Perizinan sekarang potensial jadi alat pemerasan alat untuk transaksi, saya kira cara-cara seperti ini tidak boleh kita teruskan," ujar Kepala Negara.

Selain deregulasi, Jokowi juga mengaku saat ini tengah menyiapkan peraturan presiden terkait penerapan e-budgeting, e-planning, dan e-procurement yang terintegrasi.

Jokowi menyakini perpres ini memperkecil ruang korupsi bagi pejabat negara.