Dinilai Ukir Sejarah, Airlangga Diharap Bawa Perubahan Besar di Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Dipilihnya Airlangga Hartarto sebagai ketua umum baru Partai Golkar diharapkan oleh sejumlah pihak mampu membawa perubahan besar di internal partai.

Salah satu yang mengungkapkan harapan perubahan itu adalah Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Menurut Dedi, Airlangga memiliki kesempatan untuk melakukan perubahan besar tersebut. Apalagi, penunjukan Menteri Perindustrian itu disepakati secara aklamasi baik dalam forum rapat pleno DPP Partai Golkar maupun musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Airlangga juga diberikan mandat penuh untuk menyusun kepengurusan partai.

"Tidak ada sepanjang sejarah seorang ketua umum, memiliki mandat yang penuh seperti Airlangga Hartarto," ujar Dedi seusai Munaslub Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2017).

"Ini kesempatan berharga untuk membuktikan diri bahwa Golkar hari ini melakukan perubahan besar dan mendasar," kata dia.

(Baca juga: Airlangga Hartarto Diberi Mandat Penuh Tentukan Kepengurusan Golkar)

Dedi mengaku bahagia dengan pencapaian Partai Golkar hingga hari ini, di mana partai berlambang pohon beringin itu dianggap telah berhasil melalui masa kritis yang mengancam keberlangsungan partai.

Sebab, akibat kasus hukum yang menjerat Setya Novanto sewaktu menjabat ketua umum, elektabilitas Partai Golkar pun terus menurun.

Bupati Purwakarta itu meyakini Airlangga mampu menjawab sejumlah tuntutan publik.

"Saya yakin Pak Airlangga bisa betul-betul melakukan perubahan itu. Sesuai tuntutan masyarakat," ujar Dedi.

(Baca juga: Akbar Tandjung: Golkar Harus Rombak Kepengurusan)

Harapan senada diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, M Sarmuji. Menurut dia, slogan "Golkar Bersih" yang disuarakan pada munaslub membawa konsekuensi perubahan di internal partai.

Sarmuji berharap perubahan itu dapat membawa partai berlambang beringin itu tak lagi diterpa isu-isu negatif, seperti maraknya mahar politik.

"Golkar Bersih itu membawa konsekuensi penataan governance di internal. Governance internal harus lebih akuntabel, harus lebih transparan, harus lebih mengedepankan demokratisasi internal di mana semua pihak bisa terlibat dalam proses pengambilan keputusan," kata Sarmuji.

Di samping itu, menurut dia, nantinya akan ada konsekuensi tegas bagi kader yang terkena kasus korupsi. Sebelumnya, masih ada yang divonis, namun belum diberhentikan dari posisinya di partai.

"Kemarin kan masih ada yang bertahan, bahkan bertahan sebagai pengurus. Ada lagi, yang sudah terdakwa, begitu tersangka jadi terdakwa ya kita harus berikan tindakan. Kalau kita mau betul-betul melakukan bersih-bersih di internal Partai Golkar," kata dia.