Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kamis, Partai Golkar Daftarkan Ketum Baru ke Kemenkumham

Kompas.com - 20/12/2017, 15:05 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar akan melaporkan ketua umum definitif Partai Golkar kepada Kementerian Hukum dan HAM, Kamis (21/12/2017) besok.

Adapun Airlangga Hartarto sebagai ketua umum baru telah dikukuhkan melalui forum Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

"Insya Allah besok. Hari ini kami notariskan. Notariatkan dulu, baru seluruh keputusan munaslub kemudian didaftarkan ke Kemenkumham," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar M Sarmuji seusai Munaslub di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Sarmuji menjelaskan, untuk sementara hanya posisi ketua umum saja yang didaftarkan ke Kemenkumham.

Sebab, penunjukkan ketua umum baru dilakukan atas dasar respons jangka pendek kekosongan jabatan. Padahal, tandatangan ketua umum definitif dibutuhkan untuk keperluan adminiatratif Pilkada 2018.

(Baca juga: Dewan Pakar Golkar Minta Rombak Total Kepengurusan)

Ketua Umum DPP Partai Golkar Nurdin Halid (kiri) dan Ketua Penyelenggara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, Nurdin Halid (tengah) saat menyampaikan konferensi pers, Rabu (20/12/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua Umum DPP Partai Golkar Nurdin Halid (kiri) dan Ketua Penyelenggara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, Nurdin Halid (tengah) saat menyampaikan konferensi pers, Rabu (20/12/2017).
Sementara untuk struktur lengkap hasil revitalisasi, menurut dia bisa menyusul. Airlangga sebagai ketua umum terpilih dinilai Sarmuji memerlukan waktu untuk berpikir secara jernih untuk memilih siapa-siapa saja yang akan dimasukkan ke dalam kepengurusan.

"Untuk struktur lengkap, ketua umum membutuhkan waktu secara jernih, menempatkan siapa, dimana posisinya, membutuhkan pikiran lebih jernih, tidak bisa didesak-desak misalkan selesai satu hari, tidak bisa begitu. Supaya juga kepengurusan berhasil dengan bagus," ucap anggota Komisi XI DPR itu.

(Baca juga: Resmi Jadi Ketum Golkar, Airlangga Akan Lapor kepada Jokowi)

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar sebelumnya menyepakati masa bakti kepengurusan DPP Partai Golkar di bawah pimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto.

Masa bakti kepengurusan akan berlangsung hingga 2019 dan bisa diperpanjang melalui forum rapat pimpinan nasional (rapimnas).

Munaslub juga menyepakati Airlangga sebagai ketua umum mendapatkan mandat penuh untuk melakukan revitalisasi dan reposisi kepengurusan sesuai dengan kebutuhan partai.

Kompas TV Ada sejumlah hal menarik yang muncul selama berlangsungnya Munaslub Partai Golkar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com