Akbar Tandjung: Golkar Harus Rombak Kepengurusan

Kompas.com - 19/12/2017, 17:59 WIB
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung di sela Munaslub Partai Golkar, Selasa (19/12/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung di sela Munaslub Partai Golkar, Selasa (19/12/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung menilai, harus ada perombakan kepengurusan Partai Golkar setelah dipimpin oleh ketua umum baru, Airlangga Hartarto.

Menurut dia, perombakan ini penting terkait persiapan Golkar menghadapi agenda politik pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019.  

"Mengenai perombakan pengurus itu harus. Kedua, adanya perubahan dan perbaikan itu harus," ujar Akbar, di sela Munaslub Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (19/12/2017).

Baca juga: Airlangga Hartarto Sebut Faksi di Internal Golkar Tak Hambat Kinerja Partai


Pada rapat paripurna I Munaslub yang dihadiri Akbar, mayoritas DPD menginginkan adanya perubahan. Akbar mengatakan, Airlangga harus serius merespons aspirasi ini. 

Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu, mengingatkan, agar aturan-aturan organisasi yang digunakan sebagai pedoman menyusun kepengurusan tetap sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Hal lainnya yang belum diputuskan dalam Munaslub adalah apakah kepengurusan Airlangga hanya bertahan hingga 2019 atau lima tahun sampai 2022.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto memukul gong saat pembuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Rapimnas tersebut merupakan kelanjutan dari rapat pleno pada Rabu (13/12/2017) yang telah memilih Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto sebagai pengisi jabatan lowong.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto memukul gong saat pembuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Rapimnas tersebut merupakan kelanjutan dari rapat pleno pada Rabu (13/12/2017) yang telah memilih Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto sebagai pengisi jabatan lowong.

Jika memang perubahan tersebut memiliki basis yang kuat, kata dia, maka kepengurusan bisa dipertahankan hingga 2022.

"Itu bisa kita diskusikan," kata Akbar.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid, mengatakan, sepanjang perjalanan Paripurna I Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), belum ada yang berbeda pandangan soal rencana revitalisasi.

Baca: Airlangga Sebut Mayoritas Kader Golkar Inginkan Rombak Kepengurusan

Nurdin yakin, revitalisasi yang dilakukan akan mengakomodasi faksi-faksi yang ada di internal partai.

Menurut dia, hal ini penting agar ketua umum bisa menciptakan kerja tim yang kuat, solid, dan kompak sehingga bisa berdampak pada percepatan pelaksanaan program partai.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X