Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surat Novanto yang Tunjuk Aziz Syamsuddin Jadi Ketua DPR Dinilai Aneh

Kompas.com - 11/12/2017, 06:43 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Melalui surat, Setya Novanto dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua DPR. Selain itu, Novanto disebut menunjuk Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Golkar Aziz Syamsuddin sebagai ketua DPR untuk menggantikan dirinya.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai langkah Novanto sebagai sesuatu yang aneh, terutama terkait penunjukan Aziz.

"Ini aneh karena di satu sisi Novanto mau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua DPR, yang artinya dia kehilangan kekuasaan sebagai pimpinan DPR, tetapi di sisi lain (mengundurkan diri) dengan adanya perintah menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai penggantinya," kata Lucius lewat keterangan tertulis, Minggu (10/12/2017).

Keanehan ini, menurut Lucius, Novanto seolah-olah mau menunjukkan tetap berkuasa meski dia sudah mengundurkan diri.

"Keanehan ini saya kira menjelaskan bahwa surat pengunduran diri ini memang hanya sebuah keterpaksaan," ujar Lucius.

(Baca juga: Dedi Mulyadi Harap Penunjukan Ketua DPR Pengganti Novanto Lewat Debat Terbuka)

Lucius menyatakan bahwa DPR, terutama Fraksi Partai Golkar, tak perlu mendengarkan, apalagi menuruti perintah Setya Novanto.

Legitimasi Novanto dianggap sudah hilang karena hampir pasti pemberhentian terhadapnya bisa dilakukan setelah statusnya menjadi terdakwa.

"DPR tak bisa diatur-atur oleh seseorang yang sudah ditahan karena dugaan melakukan kejahatan korupsi. DPR adalah lembaga terhormat dan hanya layak dipimpin orang terhormat," ujar Lucius.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Golkar Aziz Syamsuddin irit bicara usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (27/11/2017).Kompas.com/Robertus Belarminus Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Golkar Aziz Syamsuddin irit bicara usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (27/11/2017).
Nama Aziz muncul setelah Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat DPP Partai Golkar Roem Kono menyebut adanya arahan dari Setya Novanto, Ketua Umum (nonaktif) Partai Golkar, menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai ketua DPR menggantikan Novanto.

"Memang sudah ada pemberitahuan secara tidak resmi bahwa memang betul ada surat putusan dari Ketua Umum Setya Novanto menunjuk Saudara Aziz," ujar Roem seusai acara diskusi di Senayan, Jakarta, Sabtu (9/12/2017).

(Baca: Setya Novanto Disebut Tunjuk Aziz Syamsuddin untuk Jadi Ketua DPR)

Surat pengunduran diri Novanto ini juga telah disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar Robert Kardinal dalam pertemuan dengan sejumlah fraksi di DPR, Jumat (8/12/2017).

Tanggapan Aziz

Aziz sendiri sebelumnya memastikan dirinya siap menggantikan Novanto.

"Sebagai kader partai, kan, saya harus mengamankan keputusan partai. Namanya tugas partai, kami ikut," kata Aziz kepada Kompas.com, Sabtu (9/12/2017).

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com