Kompas.com - 09/12/2017, 15:23 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat DPP Partai Golkar, Roem Kono menyebut adanya arahan dari Ketua Umum nonaktif Partai Golkar Setya Novanto yang menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR RI menggantikan Novanto yang kini tengah menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Memang sudah ada pemberitahuan secara tidak resmi bahwa memang betul bahwa ada surat putusan dari Ketua Umun Setya Nkvanto menunjuk saudara Aziz," ujar Roem seusai acara diskusi di Senayan, Jakarta, Sabtu (9/12/2017).

Roem mengaku telah menanyakannya kepada beberapa rekannya di internal partai dan mereka membenarkannya. Namun, ia mengaku belum secara jelas melihat surat tersebut, termasuk apakah dalam surat tersebut juga tercantum pernyataan Novanto untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Golkar.

Ia berencana segera menanyakan hal tersebut kepada Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham dan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Robert Kardinal.

Baca juga : Dedi Mulyadi Harap Penunjukan Ketua DPR Pengganti Novanto Lewat Debat Terbuka

Jika surat tersebut benar, kata Roem, maka perlu ada pembicaraan lebih lanjut. Tak menutup kemungkinan hal itu akan dibicarakan kembali pada rapat pleno DPP Partai Golkar pekan depan yang akan membahas agenda Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

"Kita lihat nanti Hari Senin. Yang paling penting saya ingin supaya sesuatu itu dibicarakan secara bersama-sama dan tetap dalam koridor persatuan dan kesatuan Partai Golkar," tuturnya.

Meski Novanto sekarang berstatus ketua umum nonaktif, namun Roem menegaskan bahwa Novanto sebagai ketua umum masih memiliki kewenangan untuk memutuskan hal-hal strategis. Kewenangan itu termasuk menunjuk penggantinya sebagai Ketua DPR.

Namun, pembahasan di internal tetap perlu dilakukan.

"Saya kira tidak perlu ditutup-tutupi lagi kalah memang suratnya ada katakan yang benar. Tapi apakah prosedurnya benar, masih kami lihat," kata Roem.

Baca juga : Golkar Belum Copot Novanto, Ketua DPP Sebut Masih Cari Solusi Terbaik

Sebelumnya, Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan adanya pertemuan antar-fraksi yang diinisiasi Ketua Fraksi Partai Golkar Robert Kardinal. Pertemuan dihadiri Sekretaris Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sekretaris Jenderal DPP PPP sekaligus Anggota Fraksi PPP Arsul Sani.

Pertemuan itu disebut membicarakan pengunduran diri Novanto sebagai Ketua DPR RI dan menyampaikan agar segera dilaksanakan rapat paripurna untuk mengesahka Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR.

Doli menyayangkan hal tersebut karena menunjukkan bahwa Novanto, Robert Kardinal dan Aziz telah menempatkan kepentingan pribadi dan kelompok dk atas kepentingan partai dan publik.

Ia pun mendesak agar Munaslub segera dilakaanakan untuk menentukan kepemimpinan baru.

"Manuver-manuver yang melanggar aturan partai seperti itu akan sering terjadi bila kepemimpinan SN dan kroninya ini masih terus berlangsung," kata Doli.

Kompas TV Dorongan untuk mengganti Setya Novanto dari jabatannya sebagai Ketua Umum Golkar terus disuarakan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri PPPA: Kasus Kekerasan Seksual Jadi Fenomena Gunung Es, Harus Berani Lapor

Menteri PPPA: Kasus Kekerasan Seksual Jadi Fenomena Gunung Es, Harus Berani Lapor

Nasional
Romo Magnis: Mempelajari dan Percaya Marxisme Tidak Bisa Dikriminalisasi, tapi sebagai Gerakan Politik Bisa Dilarang

Romo Magnis: Mempelajari dan Percaya Marxisme Tidak Bisa Dikriminalisasi, tapi sebagai Gerakan Politik Bisa Dilarang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,63 Persen

UPDATE 6 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,63 Persen

Nasional
Ahli Hukum Pidana Apresiasi Pengesahan RKUHP, tapi Sayangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Demonstrasi

Ahli Hukum Pidana Apresiasi Pengesahan RKUHP, tapi Sayangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Demonstrasi

Nasional
Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Nasional
Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Nasional
PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

Nasional
Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

Nasional
Eks Kabag Gakkum Kesal Diperintah dengan Nada Tinggi, Sambo: Saya Minta Maaf

Eks Kabag Gakkum Kesal Diperintah dengan Nada Tinggi, Sambo: Saya Minta Maaf

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Tidak Mau Ada Bolak-balik Berkas Perkara Pelanggaran HAM Berat

Jaksa Agung Tegaskan Tidak Mau Ada Bolak-balik Berkas Perkara Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Perkuat Kemitraan RI di Pasifik, Menlu Retno Temui Perwakilan Negara-negara Pasifik

Perkuat Kemitraan RI di Pasifik, Menlu Retno Temui Perwakilan Negara-negara Pasifik

Nasional
 Khawatir Singgung Pelecehan Seksual, Putri Candrawathi Minta Persidangan Tertutup

Khawatir Singgung Pelecehan Seksual, Putri Candrawathi Minta Persidangan Tertutup

Nasional
Diminta Bubar, Massa Aksi Tolak RKUHP Masih Bertahan di depan DPR

Diminta Bubar, Massa Aksi Tolak RKUHP Masih Bertahan di depan DPR

Nasional
PT Bina Karya Jadi Milik Otorita IKN, Erick Thohir: Saya Rela

PT Bina Karya Jadi Milik Otorita IKN, Erick Thohir: Saya Rela

Nasional
Penolak Pengesahan RKUHP Berencana Menginap di DPR, Yasonna: Enggak Usahlah, Enggak Ada Gunanya

Penolak Pengesahan RKUHP Berencana Menginap di DPR, Yasonna: Enggak Usahlah, Enggak Ada Gunanya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.