"Persepsi Mayoritas Rakyat Indonesia Ketua DPR Harus Diganti" - Kompas.com

"Persepsi Mayoritas Rakyat Indonesia Ketua DPR Harus Diganti"

Rakhmat Nur Hakim
Kompas.com - 07/12/2017, 20:37 WIB
Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto berada di mobil tahan KPK seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto berada di mobil tahan KPK seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik Tjipta Lesmana menilai persepsi negatif masyarakat terhadap Ketua DPR Setya Novanto tidak dapat dihindari. Menurut Tjipta, hal itu mempengaruhi pula persepsi masyarakat terhadap DPR.

Padahal, kata dia, dalam komunikasi semuanya bergantung pada persepsi masing-masing orang. Dalam hal ini, apa pun yang disampaikan DPR akan dipersepsi negatif oleh masyarakat, sebab ketuanya bermasalah.

"Itulah persepsi di mayoritas rakyat Indonesia bahwa Ketua DPR ini harus diganti karena terlibat (kasus korupsi) e-KTP," kata Tjipta dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Karena itu, Tjipta menilai sudah semestinya DPR melalui alat kelengkapan yang dimilikinya segera memberhentikan Setya Novanto dari jabatannya sebagai Ketua DPR.

(Baca juga: Ketua DPR yang Baru Diharapkan Tak Berpotensi Tersandera Kasus Hukum)

Ia menyarankan Novanto segera mengumumkan pengunduran diri meski masih berada di rumah tahanan (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Novanto diminta menulis surat pengunduran dirinya dan segera mengumumkan kepada publik.

"Pak Setya Novanto, secara gentlement. Anda tulis surat atau bicara kepada pers, bahwa mengundurkan diri sebagai Ketua DPR. Ini salah satu langkah untuk menyelamatkan wajah DPR," ucap dia.

Kompas TV Selama poses hukumnya belum berkekuatan hukum tetap, selama itu pula Setya Novanto masih akan mendapat gaji ataupun tunjangan dari DPR.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisRakhmat Nur Hakim
EditorBayu Galih
Komentar

Terkini Lainnya


Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM