Ini Potensi Ancaman yang Akan Dihadapi Indonesia Menurut Panglima TNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, tugas TNI ke depan akan semakin berat mengingat berbagai bentuk potensi ancaman yang akan dihadapi Indonesia.

Hadi menegaskan, prajurit TNI harus mampu menerjemahkan setiap bentuk konflik yang sulit diprediksi. Menurutnya diameter konflik tidak lagi menjadi simetris, melainkan lebih bersifat asimetris, proxy dan hibrida.

“Potensi ancaman yang perlu dicermati TNI ke depan antara lain, dampak tatanan dunia baru, terorisme, perang siber, kemajuan China (china charm offensive), dan kerawanan keamanan di laut perbatasan," ujar Hadi saat memberikan sambutan dalam upacara serah terima jabatan Panglima TNI di Lapangan Upacara Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu, (9/12/2017).

Potensi ancaman lain yang akan muncul, lanjut Hadi, antara lain penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan barang dan manusia serta narkoba yang mengancam keutuhan NKRI.

Baca juga : Gatot: Saya Yakin Kapasitas Marsekal Hadi sebagai Panglima TNI

"Termasuk kejahatan illegal fishing, penyelundupan barang, manusia, senjata dan narkoba yang mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu Hadi juga mengingatkan soal netralitas TNI jelang penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Sebab tidak menutup kemungkinan timbulnya konflik antarkelompok menjelang dan pasca-tahun politik.

Ia menuturkan bahwa TNI berkomitmen untuk memberikan bantuan pengamanan penyelenggaraan pemilu. Selain itu, ia memastikan jajarannya akan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokok TNI.

"Memasuki tahun politik, pesta demokrasi memberikan warna yang beragam yang bernuansa akan terjadinya konflik, TNI harus memegang teguh netralitasnya dari tingkat atas sampai satuan paling bawah," kata Hadi.

"TNI berkomitmen memberikan perbantuan kepada penyelenggara pemilu dan Polri dalam pengamanan Pilkada serentak pada tahun 2018 dan pemilu tahun 2019. TNI senantiasa harus mengutamakan asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tambah dia.