Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU Imbau Masyarakat Tak Anarkistis Sikapi Pengakuan AS atas Yerusalem

Kompas.com - 07/12/2017, 18:02 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) mengimbau masyarakat tak anarkistis menyikapi pengakuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas Yerusalem, Palestina, sebagai Ibu Kota Israel, menggantikan Tel Aviv.

"Kami menyerukan agar tidak ada kelompok masyarakat atau komunitas yang memprotes dengan cara kekerasan," ujar Ketua DPP Bidang Hukum, PBNU Robikin Emhas di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (8/12/2017).

Menurut Robikin, penyampaian aspirasi dengan cara yang berlebihan, misalnya dengan kekerasan, hanya akan menimbulkan persoalan baru.

"Kami memahami jika ada keinginan agar pemerintah memanggil Dubes AS. Tapi sekali lagi, tindakan yang ada harus sesuai dengan koridor hukum dan peraturan, perundang-undangan yang berlaku, termasuk hukum internasional," ujar dia.

Baca: PBNU: Pengakuan AS atas Yerusalem Akan Buat Konflik Tak Berkesudahan

Robikin menganggap, tindakan Presiden Amerika Serikat tersebut amat melukai perasaan dan menimbulkan sentimen keagamaan khususnya kepada umat Islam.

"Tapi kami menyerukan segenap langkah protes apapun tidak boleh dilakukan dengan kekerasan. Sebab kalau protes dilakukan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Islam maka itu juga akan mencoreng Islam itu sendiri," kata Robikin.

"Segenap protes silahkan dilakukan dengan keras tapi tetap dengan akhlakul karimah," lanjut dia.

Presiden Amerika Serikat memberikan pidatonya mengenai Jerusalem di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, pada Rabu (6/12/2017). (AFP/Saul Loeb)
Presiden Amerika Serikat memberikan pidatonya mengenai Jerusalem di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, pada Rabu (6/12/2017). (AFP/Saul Loeb)

Ia juga berharap agar Amerika Serikat menarik pengakuannya atas Yerusalem, Palestina, sebagai ibu kota Israel menggantikan Tel Aviv.

"Kami sangat berharap, Pemerintah Amerika Serikat menarik pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Tindakan itu akan meredam gejolak yang ada dan potensi meluasnya pelanggaran HAM di Palestina," kata Robikin.

Pengakuan AS

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu (6/12/2017) waktu setempat.

Keputusan bersejarah itu disebut berisiko memicu timbulnya kekerasan baru di Timur Tengah.

Baca: Mengenal Yerusalem, Kota Suci Tiga Agama

Menurut Trump, Israel adalah negara yang berdaulat dengan hak seperti setiap negara berdaulat lainnya untuk menentukan ibu kotanya sendiri.

Halaman:


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com