Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU Imbau Masyarakat Tak Anarkistis Sikapi Pengakuan AS atas Yerusalem

Kompas.com - 07/12/2017, 18:02 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) mengimbau masyarakat tak anarkistis menyikapi pengakuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas Yerusalem, Palestina, sebagai Ibu Kota Israel, menggantikan Tel Aviv.

"Kami menyerukan agar tidak ada kelompok masyarakat atau komunitas yang memprotes dengan cara kekerasan," ujar Ketua DPP Bidang Hukum, PBNU Robikin Emhas di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (8/12/2017).

Menurut Robikin, penyampaian aspirasi dengan cara yang berlebihan, misalnya dengan kekerasan, hanya akan menimbulkan persoalan baru.

"Kami memahami jika ada keinginan agar pemerintah memanggil Dubes AS. Tapi sekali lagi, tindakan yang ada harus sesuai dengan koridor hukum dan peraturan, perundang-undangan yang berlaku, termasuk hukum internasional," ujar dia.

Baca: PBNU: Pengakuan AS atas Yerusalem Akan Buat Konflik Tak Berkesudahan

Robikin menganggap, tindakan Presiden Amerika Serikat tersebut amat melukai perasaan dan menimbulkan sentimen keagamaan khususnya kepada umat Islam.

"Tapi kami menyerukan segenap langkah protes apapun tidak boleh dilakukan dengan kekerasan. Sebab kalau protes dilakukan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Islam maka itu juga akan mencoreng Islam itu sendiri," kata Robikin.

"Segenap protes silahkan dilakukan dengan keras tapi tetap dengan akhlakul karimah," lanjut dia.

Presiden Amerika Serikat memberikan pidatonya mengenai Jerusalem di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, pada Rabu (6/12/2017). (AFP/Saul Loeb)
Presiden Amerika Serikat memberikan pidatonya mengenai Jerusalem di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, pada Rabu (6/12/2017). (AFP/Saul Loeb)

Ia juga berharap agar Amerika Serikat menarik pengakuannya atas Yerusalem, Palestina, sebagai ibu kota Israel menggantikan Tel Aviv.

"Kami sangat berharap, Pemerintah Amerika Serikat menarik pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Tindakan itu akan meredam gejolak yang ada dan potensi meluasnya pelanggaran HAM di Palestina," kata Robikin.

Pengakuan AS

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu (6/12/2017) waktu setempat.

Keputusan bersejarah itu disebut berisiko memicu timbulnya kekerasan baru di Timur Tengah.

Baca: Mengenal Yerusalem, Kota Suci Tiga Agama

Menurut Trump, Israel adalah negara yang berdaulat dengan hak seperti setiap negara berdaulat lainnya untuk menentukan ibu kotanya sendiri.

Pengakuan tersebut dianggap Trump sebagai sebuah fakta penting untuk mencapai perdamaian antara kedua belah negara yang selama ini berkonflik.

Menurut dia, pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel merupakan hal yang tepat untuk dilakukan.

Pemerintah AS juga memulai memproses perpindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Aksi ini merupakan salah satu pemenuhan janji kampanyenya kepada para pemilihnya.

Baca juga: Keputusan Trump soal Yerusalem Tuai Kemarahan Para Pemimpin Negara

Trump menyatakan keputusannya menandai dimulainya pendekatan baru untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina. Dia mengklaim pemerintas AS tetap bertekad mengejar kesepakatan damai terhadap wilayah itu.

Trump akan mengutus Wakil Presiden AS, Mike Pence, yang akan berkunjung ke Yerusalem dalam beberapa hari mendatang.

Yerusalem menjadi kota yang diperebutkan selama beberapa dekade. Sebuah kota yang dianggap suci oleh umat Yahudi, Islam, dan Kristen.

Kompas TV Warga Palestina meminta pemimpin negara - negara Arab untuk bersatu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com