Nasdem Minta PBB Hentikan Pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyesalkan dan menentang tindakan sepihak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Partai Nasdem meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa segera bersikap untuk membatalkan pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

"Kami meminta hasil sidang darurat yang akan segera diselenggarakan oleh Dewan Keamanan PBB dapat menghentikan tindakan sepihak Amerika Serikat tersebut," kata Surya Paloh, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/12/2017).

Surya yakin, upaya-upaya resolusi konflik yang dilakukan sejauh ini melalui proses perdamaian multilateral bersama lembaga-lembaga internasional terkait adalah usaha yang tepat untuk menjaga perdamaian di tanah Palestina dan Israel.

Baca juga: Indonesia Galang Dukungan OKI Menentang Kebijakan Trump atas Yerusalem

"Proses perdamaian, dan bukan tindakan sepihak, harus tetap dijalankan dan menjadi acuan bagi terciptanya solusi damai antara Israel dan Palestina," ujar Surya.

Surya mengatakan, Partai Nasdem juga mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam situasi saat ini.

Indonesia harus tetap dalam prinsip sesuai konstitusi untuk menentang penjajahan di atas dunia.

"Dan oleh karena itu mendukung kemerdekaan Palestina," ucap Surya.

Baca juga: Jokowi Minta PBB Segera Bersidang Sikapi Kebijakan Trump soal Yerusalem

Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan bahwa Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan tersebut," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Kamis (7/12/2017).

Jokowi mengatakan, pemerintah meminta PBB untuk segera bersidang menyikapi pengakuan sepihak AS.

Ia menegaskan bahwa pengakuan sepihak AS tersebut melanggar berbagai resolusi dewan keamanan dan Majelis Umum PBB. Padahal, Amerika serikat merupakan anggota tetap PBB.

"Ini bisa mengecam stabilitas keamanan dunia," tegas Kepala Negara.