PBNU: Pengakuan AS atas Yerusalem Akan Buat Konflik Tak Berkesudahan - Kompas.com

PBNU: Pengakuan AS atas Yerusalem Akan Buat Konflik Tak Berkesudahan

Kompas.com - 07/12/2017, 16:36 WIB
Ketua DPP Bidang Hukum PBNU Robikin Emhas (kiri) bersama Sekretaris Jenderal PBNU, Helmi Faishal Zaini (kanan) saat menggelar jumpa pers terkait pengakuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas Jerusalem, Palestina sebagai Ibu Kota Israel, menggantikan Tel Aviv di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (7/12/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Ketua DPP Bidang Hukum PBNU Robikin Emhas (kiri) bersama Sekretaris Jenderal PBNU, Helmi Faishal Zaini (kanan) saat menggelar jumpa pers terkait pengakuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas Jerusalem, Palestina sebagai Ibu Kota Israel, menggantikan Tel Aviv di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdatul Ulama ( PBNU) mengecam keras pengakuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas Yerusalem, Palestina, sebagai Ibu Kota Israel, menggantikan Tel Aviv.

Sekretaris Jenderal PBNU Helmi Faishal Zaini mengatakan, klaim Amerika Serikat atas Yerusalem tersebut akan membuat situasi dunia semakin panas.

Dampak lainnya, akan membuat konflik yang tak berkesudahan.

"Ini berpotensi meluasnya pelanggaran terhadap prinsip hukum humaniter," ujar Helmi di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Baca: Mengenal Yerusalem, Kota Suci Tiga Agama

Helmi menegaskan, Yerusalem bukanla Ibu Kota Israel. Yerusalem adalah Ibu Kota Palestina yang telah diakui oleh banyak kedaulatannya.

"PBNU menyerukan agar negara-negara di Timur Tengah untuk bersatu mendukung kemerdekaan Palestina," ujar dia.

PBNU juga mendesak agar PBB segera mengesahkan keanggotaan Palestina sebagai anggota resmi PBB dan memberikan hak yang setara sebagai rakyat dan negara yang merdeka.

Seorang warga Palestina menyapu jalan pada 7 Desember 2017 di kota Hebron, di Tepi Barat yang diduduki Israel. Otoritas Palestina menyerukan demonstrasi mogok massal di kota Ramallah di Tepi Barat menyusul keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel.AFP PHOTO/HAZEM BADER Seorang warga Palestina menyapu jalan pada 7 Desember 2017 di kota Hebron, di Tepi Barat yang diduduki Israel. Otoritas Palestina menyerukan demonstrasi mogok massal di kota Ramallah di Tepi Barat menyusul keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel.

PBB juga perlu memberikan sanksi, baik politik maupun ekonomi kepada Israel dan negara manapun jika tidak bersedia mengakhiri pendudukan terhadap tanah Palestina.

"Organisasi Kerjasama Islam (OKI) harus secara intensif mengorganisir anggotanya untuk mendukung kemerdekaan Palestina," kata Helmi.

Baca juga : Keputusan Trump soal Yerusalem Tuai Kemarahan Para Pemimpin Negara

Terakhir, PBNU sepenuhnya berharap terhadap pemerintah Indonesia untuk ikut serta dan proaktif dalam membantu problem yang terjadi di Palestina.

"Pemerintah Indonesia memiliki peran yang sangat strategis untuk menjadi penengah yang bisa memediasi dinamika politik yang sedang terjadi," ujar dia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menegaskan bahwa Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Pemerintah Indonesia, kata Jokowi, meminta Amerika Serikat mempertimbangkan kembali langkah tersebut.

"Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan tersebut," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Kamis (7/12/2017).

Baca juga: Pemerintah Harus Kutuk Langkah Trump Akui Yerusalem Ibu Kota Israel

Menurut Jokowi, pengakuan sepihak tersebut melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB di mana Amerika Serikat justru menjadi anggota tetapnya.

Jokowi mengatakan, ia dan rakyat Indonesia tetap konsisten bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan haknya sesuai UUD 1945.

Pemerintah mendorong agar OKI segera melaksanakan sidang khusus atas pengakuan sepihak ini pada kesempatan pertama.

Pemerintah RI juga meminta PBB segera bersidang serta menyikapi pengakuan sepihak AS.

Kompas TV Presiden Trump memerintahkan kedubes AS pindah ke Yerusalem.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Komentar

Terkini Lainnya

Bambang Soesatyo: Idealnya, Jokowi dan Prabowo Berhadapan di Pilpres 2019

Bambang Soesatyo: Idealnya, Jokowi dan Prabowo Berhadapan di Pilpres 2019

Nasional
Merapi Meletus Freatik, Tiga Kecamatan di Sleman Dilanda Hujan Abu

Merapi Meletus Freatik, Tiga Kecamatan di Sleman Dilanda Hujan Abu

Regional
Amien Rais: Hanya Satu Menteri yang Setia Dampingi Soeharto hingga Lengser

Amien Rais: Hanya Satu Menteri yang Setia Dampingi Soeharto hingga Lengser

Nasional
Pemkot Bekasi Pastikan Sudah Penuhi Syarat Pencairan Uang Bau Warga Bantargebang

Pemkot Bekasi Pastikan Sudah Penuhi Syarat Pencairan Uang Bau Warga Bantargebang

Megapolitan
Produk OK OCE Akan Dipasarkan di Jakarta Fair 2018

Produk OK OCE Akan Dipasarkan di Jakarta Fair 2018

Megapolitan
Jadi Korban Investasi Bodong, 30 Wanita di Prabumulih Lapor Polisi

Jadi Korban Investasi Bodong, 30 Wanita di Prabumulih Lapor Polisi

Regional
Kunci Keberhasilan? Tekad

Kunci Keberhasilan? Tekad

Edukasi
Peringati 20 Tahun Reformasi, 5 Mahasiswa Terobos DPR dan Bentangkan Spanduk

Peringati 20 Tahun Reformasi, 5 Mahasiswa Terobos DPR dan Bentangkan Spanduk

Nasional
Charta Politika: Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo Paling Pantas Jadi Cawapres Prabowo

Charta Politika: Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo Paling Pantas Jadi Cawapres Prabowo

Nasional
Menlu AS: Kami Bakal Beri Sanksi Terhebat dalam Sejarah kepada Iran

Menlu AS: Kami Bakal Beri Sanksi Terhebat dalam Sejarah kepada Iran

Internasional
Takut Multitafsir, Surat Edaran Disdik tentang Kartu Imunisasi Anak Diganti

Takut Multitafsir, Surat Edaran Disdik tentang Kartu Imunisasi Anak Diganti

Megapolitan
Sering Dipukuli Orangtuanya, Bocah Ini Ketakutan jika Melihat Emak-emak

Sering Dipukuli Orangtuanya, Bocah Ini Ketakutan jika Melihat Emak-emak

Regional
Idrus Marham Enggan Komentar soal Aliran Dana Korupsi di Bakamla

Idrus Marham Enggan Komentar soal Aliran Dana Korupsi di Bakamla

Nasional
Pemprov DKI Buka Dapur Umum bila Banjir Tinggi di Kebon Pala

Pemprov DKI Buka Dapur Umum bila Banjir Tinggi di Kebon Pala

Megapolitan
Gubernur DKI Pastikan Shalat Tarawih di Monas Batal dan Dipindah ke Masjid Istiqlal

Gubernur DKI Pastikan Shalat Tarawih di Monas Batal dan Dipindah ke Masjid Istiqlal

Megapolitan

Close Ads X