Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU: Pengakuan AS atas Yerusalem Akan Buat Konflik Tak Berkesudahan

Kompas.com - 07/12/2017, 16:36 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mengecam keras pengakuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas Yerusalem, Palestina, sebagai Ibu Kota Israel, menggantikan Tel Aviv.

Sekretaris Jenderal PBNU Helmi Faishal Zaini mengatakan, klaim Amerika Serikat atas Yerusalem tersebut akan membuat situasi dunia semakin panas.

Dampak lainnya, akan membuat konflik yang tak berkesudahan.

"Ini berpotensi meluasnya pelanggaran terhadap prinsip hukum humaniter," ujar Helmi di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Baca: Mengenal Yerusalem, Kota Suci Tiga Agama

Helmi menegaskan, Yerusalem bukanla Ibu Kota Israel. Yerusalem adalah Ibu Kota Palestina yang telah diakui oleh banyak kedaulatannya.

"PBNU menyerukan agar negara-negara di Timur Tengah untuk bersatu mendukung kemerdekaan Palestina," ujar dia.

PBNU juga mendesak agar PBB segera mengesahkan keanggotaan Palestina sebagai anggota resmi PBB dan memberikan hak yang setara sebagai rakyat dan negara yang merdeka.

Seorang warga Palestina menyapu jalan pada 7 Desember 2017 di kota Hebron, di Tepi Barat yang diduduki Israel. Otoritas Palestina menyerukan demonstrasi mogok massal di kota Ramallah di Tepi Barat menyusul keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel.AFP PHOTO/HAZEM BADER Seorang warga Palestina menyapu jalan pada 7 Desember 2017 di kota Hebron, di Tepi Barat yang diduduki Israel. Otoritas Palestina menyerukan demonstrasi mogok massal di kota Ramallah di Tepi Barat menyusul keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel.

PBB juga perlu memberikan sanksi, baik politik maupun ekonomi kepada Israel dan negara manapun jika tidak bersedia mengakhiri pendudukan terhadap tanah Palestina.

"Organisasi Kerjasama Islam (OKI) harus secara intensif mengorganisir anggotanya untuk mendukung kemerdekaan Palestina," kata Helmi.

Baca juga : Keputusan Trump soal Yerusalem Tuai Kemarahan Para Pemimpin Negara

Terakhir, PBNU sepenuhnya berharap terhadap pemerintah Indonesia untuk ikut serta dan proaktif dalam membantu problem yang terjadi di Palestina.

"Pemerintah Indonesia memiliki peran yang sangat strategis untuk menjadi penengah yang bisa memediasi dinamika politik yang sedang terjadi," ujar dia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menegaskan bahwa Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Pemerintah Indonesia, kata Jokowi, meminta Amerika Serikat mempertimbangkan kembali langkah tersebut.

"Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan tersebut," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Kamis (7/12/2017).

Baca juga: Pemerintah Harus Kutuk Langkah Trump Akui Yerusalem Ibu Kota Israel

Halaman:


Terkini Lainnya

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com