Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Besok, PBNU Protes soal Yerusalem ke Kedubes Amerika Serikat

Kompas.com - 07/12/2017, 17:31 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan melakukan aksi unjuk rasa ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada Jumat (8/12/2017).

Aksi tersebut sebagai bentuk kecaman keras PNBU terhadap pengakuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, menggantikan Tel Aviv. Padahal, saat ini Yerusalem merupakan ibu kota Palestina.

"Dari keluarga besar NU akan kirim perwakilan pengurus dalam jumlah ratusan saja datang ke kedubes Amerika Serikat, usai shalat Jumat untuk menyatakan sikap," ujar Sekretaris Jenderal PBNU, Helmi Faishal Zaini di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Menurut Helmi, saat ini pengurus NU di berbagai daerah telah banyak menyampaikan masukan ke PBNU. Karena itu, PBNU pun inisiatif untuk mewakili, serta menyampaikan masukan-masukan tersebut.

(Baca juga: PBNU: Pengakuan AS atas Yerusalem Akan Buat Konflik Tak Berkesudahan)

Selain itu, menurut Helmi, PBNU juga telah berkomunikasi dengan para pemuka agama dan organisasi atau kelompok di sejumlah negara menanggapi persoalan ini.

"Aspirasi dari daerah sudah mengalir, tapi sementara akan kami wakili dulu oleh keluarga besar NU, GP Ansor, IPNU, IPPNU, Fatayat, GPNU, Pagar Nusa. Diwakili anak-anak muda ini untuk menyampaikan sikap PBNU," ucap Helmi.

Helmi berharap sikap keras PBNU tersebut akan didengar oleh negeri Abang Sam (AS) tersebut, sehingga mengubah pengakuannya atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Mudah-mudahan sikap ini didengar dan ada perubahan-perubahan yang mendasar. Sebab kami memandang ini akan merugikan Amerika Serikat sendiri," tutur Helmi.

"Pasti desakan-desakan di seluruh negara-negara Asia dan Timur Tengah agar pemerintahnya mengusir duta besarnya akan meningkat. Karena ini bentuk perlakuan yang sangat melanggar HAM dan kesepakatan di PBB," ujar dia.

(Baca juga: Delapan Negara Desak Dewan Keamanan PBB Bertemu Bahas Yerusalem)

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu (6/12/2017) waktu setempat.

Keputusan bersejarah itu disebut berisiko memicu timbulnya kekerasan baru di Timur Tengah.

Menurut Trump, Israel adalah negara yang berdaulat dengan hak seperti setiap negara berdaulat lainnya untuk menentukan ibu kotanya sendiri.

Pengakuan tersebut dianggap Trump sebagai sebuah fakta penting untuk mencapai perdamaian antara kedua belah negara yang selama ini berkonflik.

Menurut pengusaha properti itu, pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel merupakan hal yang tepat untuk dilakukan.

(Baca juga: Jusuf Kalla Sebut Pengakuan Sepihak AS atas Yerusalem Picu Demonstrasi Massa)

Pemerintah AS juga memulai memproses perpindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Aksi ini merupakan salah satu pemenuhan janji kampanyenya kepada para pemilihnya.

Trump menyatakan keputusannya menandai dimulainya pendekatan baru untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina. Dia mengklaim pemerintas AS tetap bertekad mengejar kesepakatan damai terhadap wilayah itu.

Donald Trump akan mengutus Wakil Presiden AS Mike Pence, yang akan berkunjung ke Yerusalem dalam beberapa hari mendatang.

Yerusalem memang menjadi kota yang diperebutkan selama beberapa dekade. Sebuah kota yang dianggap suci oleh umat Yahudi, Islam, dan Kristen.

Kompas TV Presiden Trump memerintahkan kedubes AS pindah ke Yerusalem.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com