Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir MK: Pertemuan Arief Hidayat dan Komisi III atas Izin Dewan Etik

Kompas.com - 07/12/2017, 16:32 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengungkapkan bahwa pertemuan antara Ketua MK Arief Hidayat dan Ketua Komisi III Bambang Soesatyo diadakan atas seizin Dewan Etik.

"Karena ada wacana pemilihan kembali Pak Arief sebagai hakim konstitusi berikutnya, maka Pak Arief sudah meminta izin pada Dewan Etik seandainya diperlukan rangkaian kegiatan untuk memilih beliau," ujar Fajar saat memberikan keterangan di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2017).

Fajar menuturkan, sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), maka MK memberitahukan ke lembaga pengusul bahwa Arief Hidayat akan memasuki masa akhir jabatan pada April 2018. Dalam hal ini lembaga pengusul adalah DPR.

Karena DPR mencalonkan Arief kembali, maka atas inisiatif pribadi Arief meminta izin Dewan Etik untuk melakukan pertemuan dengan DPR terkait pemilihan.

(Baca juga: Ketua MK: Hakim MK yang Dipilih Presiden Juga Ada Lobi-lobi)

Menurut Fajar, Dewan Etik telah mengizinkan Arief bertemu dengan Komisi III di Hotel Ayana Midplaza.

"Karena akan dicalonkan kembali maka atas inisiatif pribadi sudah izin seandainya ada rangkaian dalam rangka memilih kembali, termasuk pertemuan di Midplaza dan DPR. Dewan etik mengizinkan karena itu dalam kapasitas Pak Arief," ucap Fajar.

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim MK Arief Hidayat di Komisi III DPRKompas.com/Rakhmat Nur Hakim Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim MK Arief Hidayat di Komisi III DPR
Fajar pun membantah adanya lobi-lobi politik maupun barter perkara dalam pertemuan tersebut.

Menurut Fajar, saat itu Arief memenuhi undangan Komisi III untuk menyusun jadwal uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon hakim konstitusi.

"Tidak ada namanya lobi politik. Bertemu dengan ketua komisi III DPR dan beberapa anggota tidak ada lobi di sana yang ada hanya pencocokan jadwal," kata dia.

(Baca juga: Pimpinan Komisi III Bantah Ada Barter Perpanjangan Jabatan Hakim MK Arief HIdayat)

Meski pertemuan tersebut dilakukan atas seizin Dewan Etik, namun Dewan Etik tetap memanggil Arief pada Kamis (7/12/2017) pagi.

Menurut Fajar, hal itu dilakukan untuk mengkonfirmasi terkait pemberitaan sejumlah media massa yang menyebut adanya lobi politik agar Arief kembali terpilih sebagai hakim konstitusi dengan janji akan menolak permohonan uji materi hak angket KPK.

"Tadi pagi Pak Arief sudah bertemu Dewan Etik. Sebelum RPH. Detail saya enggak tahu karena tertutup. Intinya di hadapan Dewan Etik, Pak Arief sudah sampaikan klarifikasi seluruhnya terhadap pemberitaan belakangan ini," ujar Fajar.

Kompas TV Komisi III DPR siang tadi selesai menggelar uji kelayakan dan kepatutan hakim konstitusi Arief Hidayat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com