Pimpinan Komisi III Bantah Ada Barter Perpanjangan Jabatan Hakim MK Arief HIdayat

Kompas.com - 06/12/2017, 18:24 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/1/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/1/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan membantah bahwa perpanjangan masa jabatan Arief Hidayat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dibarter dengan putusan MK terkait keabasahan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Trimedya, anggapan tersebut merupakan kecurigaan yang berlebihan.

"Lihat saja nanti hasilnya seperti apa. Saya enggak mau berpraduga," ujar Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

"Tapi kalau kita lihat lima tahun yang lalu juga (uji kelayakan dan kepatutan) Pak Arief (Hidayat), saya kira dia bukan tipe yang begitu ya. Itu kecurigaan yang berlebihan itu," kata dia.

(Baca juga: Mantan Hakim MK Kritik DPR Diam-diam Ingin Perpanjang Jabatan Arief Hidayat)

Trimedya menambahkan, tak mungkin Arief bisa memengaruhi putusan MK terkait keabsahan hak angket KPK. Sebab, delapan hakim konstitusi lainnya tentu memiliki pandangan yang saling berbeda.

Ketua MK Arief Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2017)Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim Ketua MK Arief Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2017)
Sehingga, menurut politisi PDI-P itu, publik tak perlu mengkhawatirkan putusan MK bakal menguntungkan Pansus Angket.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Nanti waktu yang akan membuktikan. Kalau dia sendiri, tidak mungkin. Belum tentu bisa memengaruhi yang delapan lagi," kata Trimedya.

(Baca juga: Ketua MK: Hakim MK yang Dipilih Presiden Juga Ada Lobi-lobi)

Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa sebelumnya membenarkan uji kelayakan dan kepatutan perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi Arief Hidayat terkait lobi Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ya pastinya begitulah," kata Desmond, saat ditanya apakah uji kelayakan dan kepatutan hari ini terkait dengan lobi Pansus Angket KPK.

Sebab, diketahui Arief saat ini tengah menyidangkan uji materi terkait keabsahan hak angket terhadap KPK.

Ia menilai uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan tadi terkesan memaksa. Padahal fraksinya telah meminta supaya dilakukan secara terbuka dan calonnya tidak tunggal.

Kompas TV Drama Seteru Pansus DPR & KPK Terus Memanas (Bag 3)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK Sebut Lapangan Pekerjaan Tantangan Realisasikan Indonesia Emas 2045

Menko PMK Sebut Lapangan Pekerjaan Tantangan Realisasikan Indonesia Emas 2045

Nasional
Luhut: Vaksinasi Dosis Dua RI Tertinggal Dibanding Singapura-Malaysia

Luhut: Vaksinasi Dosis Dua RI Tertinggal Dibanding Singapura-Malaysia

Nasional
Azis Bantah Sejumlah Kesaksian, Hakim: Berarti Ada yang Bohong

Azis Bantah Sejumlah Kesaksian, Hakim: Berarti Ada yang Bohong

Nasional
Dua Kabupaten Luar Jawa-Bali Berkategori Level 4, Ada Kenaikan Kasus Kematian

Dua Kabupaten Luar Jawa-Bali Berkategori Level 4, Ada Kenaikan Kasus Kematian

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Sebut Fikih Bantu Atasi Dampak Covid-19

Wapres Ma’ruf Amin Sebut Fikih Bantu Atasi Dampak Covid-19

Nasional
Mobilitas Warga di Jawa-Bali Meningkat, Luhut: Jika Tak Patuh Prokes Tingkatkan Risiko

Mobilitas Warga di Jawa-Bali Meningkat, Luhut: Jika Tak Patuh Prokes Tingkatkan Risiko

Nasional
UPDATE: Ada 460 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jakarta

UPDATE: Ada 460 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jakarta

Nasional
Situs Badan Siber dan Sandi Negara Diretas?

Situs Badan Siber dan Sandi Negara Diretas?

Nasional
Kerja Sama Indonesia-China Berjalan Baik, Gus Muhaimin Berikan Apresiasi

Kerja Sama Indonesia-China Berjalan Baik, Gus Muhaimin Berikan Apresiasi

Nasional
'Database' Pengaduan Diduga Dicuri, KPAI Lapor Bareskrim Polri

"Database" Pengaduan Diduga Dicuri, KPAI Lapor Bareskrim Polri

Nasional
Luhut Sebut Presiden Minta Perketat Pengawasan Prokes di Tempat Umum yang Mulai Melemah

Luhut Sebut Presiden Minta Perketat Pengawasan Prokes di Tempat Umum yang Mulai Melemah

Nasional
Waspadai Varian Corona AY.4.2, Menkes: Belum Ada di Indonesia, tapi sudah Merebak di Inggris

Waspadai Varian Corona AY.4.2, Menkes: Belum Ada di Indonesia, tapi sudah Merebak di Inggris

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Positivity Rate Kasus Covid-19 0,33 Persen

UPDATE 25 Oktober: Positivity Rate Kasus Covid-19 0,33 Persen

Nasional
PPP Berharap Jokowi Pilih Jubir yang Jago Komunikasi, Bukan Miskomunikasi

PPP Berharap Jokowi Pilih Jubir yang Jago Komunikasi, Bukan Miskomunikasi

Nasional
Sebaran 13.554 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 25 Oktober 2021

Sebaran 13.554 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 25 Oktober 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.