Ada Penolakan dari Gerindra, Uji Kelayakan Hakim MK Sempat Diskors

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Gerindra menyatakan menolak uji kelayakan dan kepatutan hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Penolakan ini karena uji kepatutan hanya dilakukan terhadap satu calon yakni Arief Hidayat, yang saat ini menjabat Ketua MK.

Wakil Ketua Fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa menilai, uji kelayakan dan kepatutan akan percuma jika hanya dilakukan terhadap satu calon.

ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (tengah) didampingi Hakim MK memimpin sidang dengan agenda pembacaan putusan di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (10/10). Dalam sidang tersebut Mahkamah Konstitusi memutus lima perkara yakni Pengujian UU tentang Narkotika, pengujian UU No.8 Tahun 1981 Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) tentang Hukum Acara Pidana, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan pengujian Pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/kye/17

Ia menyatakan tidak keberatan jika Arief mengikuti uji kelayakan dan kepatutan untuk perpanjangan masa jabatannya sebagai hakim MK. Namun, Gerindra menginginkan ada calon selain Arief agar prosesnya lebih transparan.

Baca: Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan Hakim MK, Anggota Komisi III Bantah Ada Lobi

Apalagi, Komisi III telah menunjuk empat panel ahli untuk menilai kinerja dan profesionalitas Arief selama menjadi hakim MK.

"Karena kalau satu calon apa gunanya panel ahli," lanjut dia.

Dengan adanya interupsi dari Gerindra, uji kelayakan dan kepatutan sempat diskors selama 15 menit.

Setelah itu, dilanjutkan lobi secara tertutup antara Pimpinan Komisi III dengan seluruh perwakilan fraksi.

Setelah dilakukan lobi, uji kelayakan dan kepatutan akhirnya diteruskan.