Buka Bali Democracy Forum ke-10, Ini Pesan Jusuf Kalla

TANGERANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) ke-10 di Serpong, Tangerang, Banten.

Kegiatan tersebut berlangsung pada 7-8 Desember 2017.

Menurut Kalla, BDF merupakan ajang yang penting untuk saling bertukar berbagai hal seperti pikiran, pengalaman dari berbagai negara.

"Bali Democracy Forum tempat di mana kita semua saling bertukar pandangan, sangat penting, sharing pengalaman dan tentunya pelajaran," ujar Kalla di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Serpong, Tangerang, Banten, Kamis (7/12/2017).

Kalla mengatakan BDF tak digelar di Bali tapi dipindahkan ke Banten karena erupsi Gunung Agung. Itu menunjukkan bahwa Indonesia tak hanya Bali semata.

"Kita tidak berada di Bali, tetapi di Banten. Indonesia bukan hanya Bali. Kita Indonesia mempunyai 17.000 pulau, 3.000 pulau yang mempunyai penduduk," ucap dia.

"Apabila anda ingin ke pantai, Banten juga mempunyai pantai yang baik untuk dilihat pemandangannya yang indah, bukan hanya Bali," tambahnya.

Kalla juga bercerita tentang Indonesia yang punya sejarah panjang dalam menjalankan sistem demokrasi di negeri ini, sejak Indonesia merdeka 72 tahun yang lalu.

"Indonesia dengan bentuk republik, dengan dasar pelaksanaannya Pancasila, demokrasi yang menjadi bagian dalam menjalani hidup bagi bangsa ini," kata dia.

Meski demikian diakui Kalla, demokrasi di Indonesia sempat tak berjalan mulus ketika pemerintahan menjadi otoriter pada orde lama.

"Selama 72 tahun indonesia mengalami banyak perubahan-perubahan. Presiden pertama, setelah lebih dari 10 tahun, cenderung untuk menjadi otoriter," kata dia.

"Demokrasi berjalan dengan baik, hanya 10 tahun. Diganti oleh presiden ke-2, yang juga demokratis, selama hampir 5 tahun. Setelah itu, 20 tahun lebih, berjalan dengan lebih otoriter," lanjut Kalla.

Usai masa pemerintahan otoriter, Indonesia baru kembali menjalankan sistem demokrasi di tanah air usai krisis tahun 1997 silam.

"Kita mulai lagi demokrasi terbuka setelah krisis tahun 1997. Sampai sekarang, 20 tahun demokrasi terbuka dijalankan dengan baik di Indonesia ini," kata dia.

"Belajar dari itu, Indonesia menetapkan kenapa presiden hanya boleh 2 kali, maksimum 10 tahun. Karena presiden yang berkuasa lebih lama, cenderung dia berubah dari demokrasi ke otoritarian," tambahnya.