JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 10 daerah mendapat penghargaan dalam peluncuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016.
Masing-masing provinsi tersebut dianggap berhasil mewujudkan demokrasi dalam bidang pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.
"Pemerintah menyusun Indeks Demokrasi Indonesia yang menjadi instrumen mengukur secara objektif dan empiris kondisi demokrasi pada tingkat provinsi. Indeks dibangun atas perkembangan sosial politik yang berciri khas Indonesia," ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (5/12/2017).
Sebanyak 10 provinsi tersebut memperoleh penghargaan dalam empat kategori. Pertama, penghargaan diberikan kepada tiga daerah dengan kategori kebebasan sipil tertinggi.
Ketiga daerah tersebut, yakni Sulawesi Utara, Provinsi Bali dan Provinsi Kalimantan Utara.
Kemudian, satu daerah yang meraih penghargaan untuk kategori lembaga demokrasi terbaik adalah Provinsi Bengkulu.
Selain itu, ada dua provinsi yang memperoleh penghargaan dalam kategori indeks demokrasi di atas 10 poin. Daerah tersebut, yakni Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara.
Kemudian, ada empat daerah yang meraih penghargaan untuk capaian indeks demokrasi tertinggi di tingkat nasional.
Keempat daerah tersebut, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Selatan.
Indeks Demokrasi Indonesia adalah hasil penilaian terhadap kondisi demokrasi tingkat provinsi seluruh Indonesia. Asesmen terhadap kondisi demokrasi ini telah dilakukan sejak 2009.
Aspek-aspek yang diukur dalam indeks adalah kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi yang terbagi dalam sejumlah variabel.
Sedangkan, indikator dari ketiga aspek tersebut, yakni peristiwa atau kejadian, atau aturan yang mencerminkan kondisi demokrasi.
Penelitian dilakukan dengan tinjauan berita media massa, review dokumen, focus group discussion (FGD) dan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan.