Indeks Demokrasi di DKI Jakarta Alami Penurunan, Ini Penyebabnya

JAKARTA, KOMPAS.com — Indeks demokrasi di Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan dalam laporan Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2016. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, indeks demokrasi di Jakarta turun dari 85,32 poin pada 2015 menjadi 70,85 poin pada 2017.

"Penurunan signifikan di DKI terjadi di semua aspek," ujar Deputi Bidang Statistik Sosial BPS M Sairi Hasbullah dalam peluncuran Indeks Demokrasi Indonesia 2016 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Menurut Sairi, setidaknya ada tiga indikator yang menyebabkan penurunan. Pertama, penurunan akibat terjadinya demo atau mogok yang disertai kekerasan yang cukup tinggi.

Demo yang terjadi sejak awal hingga akhir 2016 dinilai cukup signifikan menurunkan tingkat indeks demokrasi.

Baca juga: 10 Daerah Raih Penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia

Faktor lainnya adalah kaderisasi parpol yang mengalami penurunan signifikan. Partai politik sebagai lembaga demokrasi dinilai tak cukup baik dalam melakukan kaderisasi sehingga membuat aspek hak-hak politik di DKI Jakarta menurun.

Kemudian, faktor lainnya, menurut Sairi, adalah transparansi dalam bidang anggaran, yakni pada pengelolaan APBD.

"Pada 2015, DKI adalah provinsi paling transparan. Namun, pada 2016 akhir, ada penurunan transparansi APBD 2016," kata Sairi.

Baca juga: DKI Jakarta dan Anggaran Siluman

Indeks Demokrasi Indonesia adalah hasil penilaian terhadap kondisi demokrasi tingkat provinsi seluruh Indonesia. Asesmen terhadap kondisi demokrasi ini telah dilakukan sejak 2009.

Aspek-aspek yang diukur dalam indeks adalah kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi yang terbagi dalam sejumlah variabel. Sementara indikator dari ketiga aspek tersebut adalah peristiwa atau kejadian dan aturan yang mencerminkan kondisi demokrasi.

Penelitian dilakukan dengan tinjauan berita media massa, review dokumen, focus group discussion, dan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan.