JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berharap Panglima TNI terpilih, Marsekal Hadi Tjahjanto, mencermati secara lebih serius sejumlah potensi ancaman pertahananan seperti konflik teritorial di Laut Cina Selatan dan separatisme.
Di samping itu, ia juga meminta Hadi lebih memperkuat pertahanan untuk menghadapi ancaman-ancaman nonkonvensional.
"Dan juga berbagai isu lain yang mungkin di luar satu ancaman konvensional dan semakin banyak karena globalisasi, asimetric warfare dan lain-lain," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017).
Ia meyakini, sosok Hadi sudah teruji karena telah lolos berbagai persyaratan khusus. Salah satunya adalah pernah menjabat kepala staf.
"Artinya proses yang dialami oleh mereka sendiri, ketiga kepala staf, sudah panjang jadi salah satu dari tiga itu pun akan baik," tuturnya.
(Baca juga : Marsekal Hadi: Istri Sedang Masak Enak, Jadi Saya Undang Komisi I)
Adapun pada Kamis pagi, DPR akan melaksanakan rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menjadwalkan sejunlah agenda untuk rapat paripurna.
Salah satunya adalah membacakan hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Komisi I DPR terhadap Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. Rapat paripurna dijadwalkan Pukul 14.00 WIB.
"Mudah-mudahan bisa disepakati untuk rapat paripurna segera," kata dia.
Komisi I DPR memutuskan untuk menyetujui Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Panglima TNI mengantikan Jenderal Gatot Nurmantyo.
Keputusan itu diambil setelah Komisi I DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.
Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari menilai, Hadi adalah sosok yang sanggup memimpin TNI mengantikan Jenderal Gatot yang akan memasuki masa pensiun pada April 2018.