Marsekal Hadi Tjahjanto Punya Kapasitas dan Pengalaman Pimpin TNI

Kompas.com - 06/12/2017, 19:36 WIB

PADANG, KOMPAS.com- Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mendukung agar  DPR RI segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) kepada  KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto yang digadang-gadang menjadi
calon pengganti Panglima Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Cak Imin, panggilan Muhaimin menuturkan, fit and proper test dilakukan agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bisa langsung memutuskan pergantian pimpinan tertinggi di lingkungan TNI tersebut.

"Fraksi PKB mendukung segera dilaksanakannya fit and proper atas usulan presiden penggantian panglima TNI kepada Marsekal Hadi Tjahjanto," ujar Muhaimin di sela-sela kunjungannya ke Padang, Sumatera Barat, Selasa (5/12/2017).

Muhaimin menilai, dengan latar belakang militer serta pengalaman dalam memimpin sejumlah instansi, Hadi merupakan pilihan tepat untuk menggantikan sosok Gatot. Hadi dinilai mampu membawa TNI lebih profesional dan tangguh untuk menjaga keamanan nasional.

Tokoh yang diangkat menjadi Panglima Santri Nusantara ini berharap agar fit and proper test bisa dilakukan sebelum 14 Desember.

"Pak Hadi ini punya kapasitas pengalaman dan kepemimpinan yang tepat untuk memimpin TNI.  Pada prinsipnya seluruh jenjang karier yang telah dilalui sangat layak memimpin TNI untuk lebih profesional, lebih tangguh untuk menjaga pertahanan nasional kita," ujar Muhaimin.

 "DPR akan segera memproses secepat mungkin dan paling lama sampai tanggal 14 Desember sampai penutupan persidangan sudah terkirim surat kepada presiden untuk segera diputuskan penggantian panglima TNI.  Selamat kepada Pak Hadi semoga semakin jaya dan profesional," ujar Muhaimin.

Hadi  dilantik sebagai KSAU pada 18 Januari 2017. Hadi menempuh pendidikan militer di Akademi Angkatan Udara pada 1986 dan Sekolah Penerbang TNI-Angkatan Udara pada 1987.

Hadi memulai kariernya sebagai pilot TNI Angkatan Udara di Skadron 4 Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur. Ia banyak menghabiskan waktunya di Skadron 4 Malang hingga menjabat Komandan Flight Ops A Flightlat Skuadron Udara 32 Wing 2. Dia kemudian menjabat Komandan Lanud Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah, pada 2010-2011.

Pada tahun 2013-2015, ia diberi tugas sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara. Kemudian pada tahun 2015, Hadi kembali ke Lanud Abdurachman Saleh, Malang, sebagai Komandan Lanud.

Pada tahun yang sama, ia sempat menjabat Sekretaris Militer Presiden hingga 2016. Sebelum diangkat sebagai KSAU, Hadi menjabat Irjen Kementerian Pertahanan RI hingga 2017.

Presiden Joko Widodo resmi mengajukan nama Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon panglima baru TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun.

Surat pengajuan tersebut diserahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Fadli Zon, Senin (4/12/2017) pagi. Adapun Pratikno meninggalkan gedung DPR sekitar pukul 08.50.

Sesuai mekanisme, surat akan terlebih dahulu dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk mengagendakan uji kelayakan dan kepatutan  oleh komisi terkait, yakni Komisi I.

"Surat tadi saya terima dan juga diserahkan langsung kepada Plt Sekjen DPR Ibu Damayanti untuk kami proses," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin. (KONTRIBUTOR JAKARTA?DAVID OLIVER PURBA)



Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com