Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marsekal Hadi Tjahjanto: Syukur Alhamdulilah...

Kompas.com - 06/12/2017, 22:58 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah lima jam proses uji kelayakan dan kepatutan, Komisi I DPR menyetujui Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI.

Hadi tidak banyak bicara di hadapan wartawan usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Ia hanya mensyukuri lancarnya proses yang mengantarkannya ke pucuk pimpinan TNI itu.

"Syukur Alhamdulillah berkat (dukungan) temen-teman dari media semuanya," ujar Hadi Tjahjanto di Ruang Rapat Komisi I DRR, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Persetujuan Hadi menjadi Panglima TNI melewati beberapa proses. Mulai dari penyerahan nama oleh Presiden, pemaparan visi-misi, hingga menyampaikan kebijakan dan strategi di hadapan Komisi I DPR.

(Baca juga: Uji Kelayakan Calon Panglima TNI, Hadi Paparkan Terorisme hingga Perang Siber)

Saat ditanya oleh wartawan pun, Hadi tidak mau menjawab. Ia mengatakan, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saat resmi dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden nanti.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, proses selanjutnya Komisi I akan mengirimkan surat kepada pimpinan DPR untuk diadakan rapat Badan Musyawarah (Bamus). Nantinya, Bamus akan menjadwalkan pembacaan laporan dalam rapat paripurna DPR.

"Kami menunggu dari pimpinan DPR untuk pembacaan laporan pada paripurna. Setelah dibacakan di paripurna maka pimpinan DPR akan berkirim surat kepada Presiden dan selanjutnya akan dilantik oleh Presiden," kata dia.

Kompas TV Tugas Berat Panglima TNI di Tahun Politik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com