Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Poltracking: Menteri Susi Paling Favorit

Kompas.com - 27/11/2017, 05:51 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil survei nasional yang dilakukan Poltracking Indonesia menempatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai menteri yang paling disukai publik.

Sebanyak 26,1 persen publik memilih Susi sebagai menteri terfavorit.

Angka tersebut cukup jauh dari angka survei empat menteri atau pejabat setingkat menteri lainnya, yakni Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (6,2 persen), Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (6,1 persen), Menteri Keuangan Sri Mulyani (4,6 persen), serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto (2,1 persen).

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR seusai menyampaikan rilis Poltracking di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR seusai menyampaikan rilis Poltracking di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).
"Publik menilai Susi Pudjiastuti adalah menteri paling disukai atau favorit," ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR dalam paparannya di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).

Hasil tersebut tak jauh berbeda dengan survei kinerja menteri dan pejabat setingkat menteri. Lima pejabat yang dianggap memiliki kinerja baik masih jatuh kepada Susi, Khofifah, Gatot, Sri Mulyani, dan Wiranto.

Baca: "Balas Dendam" Menteri Susi Saat Jadi Pembawa Acara di Kompas TV

Sebanyak 26,8 persen publik menilai kinerja Susi sudah baik.

Sementara menteri lain hanya dipilih kurang dari 1 persen publik.

Menurut Hanta, hal tersebut salah satunya karena figur mereka yang tak begitu dikenal publik.

Bahkan, 47 persen publik menjawab tak tahu atau tak menjawab survei menteri paling disukai.

"Karena mereka belum dikenal," kata Hanta.

Hasil serupa ditunjukkan pada survei terhadap perombakan kabinet. Hanta menyebutkan, hanya sekitar 32,9 persen publik yang menilai perlu ada perombakan kabinet dan 17,7 persennya menilai tak perlu.

Baca: Susi Pudjiastuti Ingin Punya Program Televisi Sendiri

Angka tersebut kalah dari jumlah publik yang tak menjawab atau mengaku tidak tahu apakah diperlukan perombakan kabinet, yakni 49,4 persen.

"Publik yang setuju dilakukan perombakan atau pergantian kabinet kerja saat ini adalah 32,9 persen. Secata kuantitatif, tingkat kesetujuan ini relatif rendah karena berada di bawah 60 persen," kata Hanta.

Survei dilakukan terhadap 2.400 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi pada 8 hingga 15 November 2017 menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error +/- 2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Kompas TV Susi Pudjiastuti sempat panik di awal acara.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

Nasional
Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Nasional
Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com