Susi Pudjiastuti: Indonesia Poros Maritim Dunia Hanya Slogan Doang?

NATUNA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merasa belum puas terhadap implementasi konsep Indonesia menjadi poros maritim dunia.

Pertama, menurut dia, pemerintah tidak memiliki cetak biru mengenai konsep tersebut.

"Tidak ada masterplan. Masterplan negara ya, bukan masterplan kementerian. Saya kan tidak bisa suruh kementerian lain," ujar Susi saat berbincang dengan wartawan di Pantai Batu Sindu, Pulau Ranai, Kabupaten Natuna, Sabtu (28/10/2017).

Bahkan, kata Susi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dipegang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya.

"Tidak ada bedanya," lanjut Susi.

Baca: Fahri Hamzah: Poros Maritim, Harusnya Presiden Berkantor di Pulau Seribu..

Kedua, karena tidak ada masterplan, seluruh kementerian tidak mengarahkan program aksinya untuk mewujudkan konsep tersebut. Semua kementerian berjalan dengan programnya masing-masing.

Misalnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Belum ada perubahan kurikulum yang berorientasi pada konsep Indonesia menjadi poros maritim dunia dan laut adalah masa depan bangsa.

"Yang paling penting (mengubah) mindset dulu. Dari mana? Pendidikan. Pendidikan, kurikulum, belum ada perubahan. Apa juga tidak ada. Itu yang kadang-kadang bikin saya pikir, ini cuma slogan doang atau apa?" ujar Susi.

Seharusnya, lanjut Susi, setiap kementerian diwajibkan mengalokasi anggarannya untuk program-program kerja yang sejalan dengan konsep Indonesia menjadi poros maritim dunia dan laut adalah masa depan bangsa.

Baca: Poros Maritim Tanpa Strategi

"Semua harus mencerminkan itu anggarannya. Setiap departemen harus buang uangnya di laut sekian persen minimal. Entah untuk bikin buku tentang laut, entah untuk jalan-jalan di laut, entah untuk bangun di laut, entah untuk apa saja," ujar Susi.

Saat ditanya apakah Susi sudah menyampaikan uneg-unegnya tersebut kepada Presiden Joko Widodo, dia tidak menjawab lugas.

"Presiden kan sudah bilang, misinya poros maritim. Harusnya semua menterinya terjemahkan sesuai dengan maunya Presiden. Ini kan tidak. Tetap saja berjalan biasa," ujar Susi.