Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Novanto Ditahan, Dukungan Golkar untuk Jokowi Dinilai Belum Aman

Kompas.com - 19/11/2017, 15:31 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, penahanan Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuat posisi Presiden Joko Widodo tidak aman.

Partai Golkar bisa jadi akan mencabut dukungannya untuk Presiden Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019.

Perubahan sikap ini bisa terjadi apabila Setya Novanto lengser dari posisi Ketua Umum Partai Golkar. Sosok pengganti Novanto akan menjadi penentu arah Partai Golkar di pilpres 2019.

"Itu artinya, dukungan Golkar terhadap Jokowi bisa bergeser dan dipastikan belum aman," kata Pangi kepada Kompas.com, Minggu (19/11/2017).

Baca juga : Kata Mantan Pimpinan KPK untuk Novanto, Kalau Berintegritas, Hadapi Saja

Pangi memperediksi, perebutan posisi ketua umum antara loyalis Aburizal Bakrie dan Agung Laksono akan terulang kembali. Bila yang menjadi pimpinan Golkar berasal dari trah kubu Aburizal, maka kemungkinan dukungan Golkar mengusung Presiden Jokowi di 2019 bakal dievaluasi.

Sebaliknya, bila poros Agung Laksono yang memenangkan pertarungan, maka Golkar diprediksi tetap konsisten mendukung Jokowi dalam pilpres 2019.

"Konstelasi politik bisa berubah secara ekstrim, turbulensi di internal Golkar tak bisa dihindarkan," kata dia.

Baca juga : Akan Dipecat, Hilman yang Sopiri Novanto Mundur dari Metro TV

Pangi menambahkan, di tubuh parti berlambang pohon beringin memang masih kental dengan aroma faksi. Kemenangan Setya Novanto tahun lalu, salah satunya karena Novanto berhasil menjaga sikap netralnya

"Bisa masuk ke kubu ARB dan bisa dekat juga dengan kubu Agung Laksono," ujar dia.

Setya Novanto terpilih menjadi Ketua Umum Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa yang berlangsung di Bali, tahun 2016 lalu. Munas digelar karena Golkar dilanda dualisme kepemimpinan antara Aburizal dan Agung Laksono.

Setelah Novanto memegang tampuk kepemimpinan, Golkar pun secara resmi mendeklarasikan dukungannya untuk Presiden Joko Widodo sebagai capres 2019-2024.

Kompas TV Menurut Fickar, KPK memiliki alur penetapan tersangka yang berbeda dengan institusi penegak hukum yang lain.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com