Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansus Angket DPR Akan Panggil Pimpinan KPK

Kompas.com - 16/11/2017, 17:50 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar memastikan, akan melayangkan surat panggilan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk hadir dalam rapat Pansus. 

Namun, ia belum bisa memastikan kapan surat panggilan itu akan dilayangkan.

"Teknis lah, kalau sudah siap (suratnya) akan kami kirim," ujar Agun, dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/11/2017).

Jika terealisasi, pemanggilan ini merupakan kali kedua yang dilakukan Pansus.

Sebelumnya, Pansus pernah melayangkan surat panggilan untuk KPK. Akan tetapi, lembaga anti-rasuah itu tidak bersedia hadir.

Baca: Pansus Angket KPK Ingin Angkat Isu Kejanggalan Kasus Setya Novanto

Menurut Agun, saat itu KPK beralasan tidak hadir karena tengah mengajukan judicial review terhadap Pasal 79 Ayat 3 UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami harap, dalam panggilan kedua ini, Pimpinan KPK bisa kooperatif. Proses hukum tidak menghalangi layanan, termasuk tugas dewan dalam melakukan pengawasan. Itu harus tetap jalan," kata Agun.

Menurut Agun, panggilan Pansus kepada KPK baru dilakukan karena DPR sudah memasuki masa sidang mulai 17 November 2017.

Baca juga: Setya Novanto Minta Pansus Angket KPK Segera Laporkan Hasil Kerja

Sebelumnya, Pansus tidak memanggil KPK karena masa reses.

Rencana pemanggilan KPK juga dinilai sesuai perintah Ketua DPR Setya Novanto saat pidato pembukaan masa sidang DPR kemarin.

Saat itu, Novanto ingin agar Pansus Angket KPK menyelesaikan tugasnya pada masa sidang ini.

"Ini sesuai tata tertib. Tidak perlu dikaitkan dengan persoalan yang ada. Bukan karena ingin cepat, karena waktunya sangat singkat," ucap Agun.

Kompas TV Ketua Pansus Angket KPK yang juga saksi kasus korupsi KTP elektronik Agun Gunandjar Sudarsa menganggap KPK bekerja tanpa kehati-hatian.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com