Pimpinan Pansus Angket Anggap Vonis Miryam Tak Coreng Kredibilitas - Kompas.com

Pimpinan Pansus Angket Anggap Vonis Miryam Tak Coreng Kredibilitas

Rakhmat Nur Hakim
Kompas.com - 14/11/2017, 13:08 WIB
Terdakwa kasus dugaan pemberian keterangan palsu dalam sidang kasus KTP Elektronik Miryam S Haryani mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (28/8/2017). Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan saksi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww/17.ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay Terdakwa kasus dugaan pemberian keterangan palsu dalam sidang kasus KTP Elektronik Miryam S Haryani mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (28/8/2017). Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan saksi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww/17.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqulhadi menilai, vonis lima tahun terhadap anggota DPR dari Fraksi Hanura Miryam S. Haryani tidak mencoreng kredibilitas Pansus.

"Mengganggu kredibilitas Pansus? Tentu saja tidak. Lahirnya Pansus tidak ada hubungan dengan persoalan Miryam. Persoalan Miryam hanya pemicu terbentuknya Pansus Angket KPK. Tujuan Pansus Angket adalah menyelidiki semua dugaan tidak benar yang ada di tubuh KPK," kata Taufiq melalui pesan singkat, Selasa (14/11/2017).

(baca: "Vonis Miryam Memperjelas Tujuan Pansus Hendak Melemahkan KPK")

Anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/10/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/10/2017).
Ia mengatakan, DPR menduga ada banyak permasalahan di internal KPK. Beberapa di antaranya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang tidak sesuai prosedur.

Sebab, menurut dia, orang yang ditangkap diduga belum memenuhi syarat karena belum terdapat dua alat bukti yang cukup.

Menurut Taufiq, KPK baru mencari alat bukti setelah OTT berjalan. Karena itu, ia menambahkan, Berita Acara Pemeriksaan dari KPK harus dipertanyakan kredibilitas dan keabsahannya.

(Baca juga : Hakim Anggap Miryam Berbohong Saat Mengaku Ditekan Penyidik KPK)

"Jadi dalam kondisi yang demikian bagaimana kemudian rakyat merasa yakin dengan vonis di sidang Tipikor. Termasuk vonis terhadap Miryam," tutur Taufiq.

"Kami juga tertarik mempersoalkan hampir semua aset yang disita oleh KPK, yang bagi kami banyak tidak jelas nasibnya lagi. Belum lagi kami tertarik akan melihat hasil audit penggunaan anggaran di KPK," lanjut politisi Nasdem itu.

Miryam menjadi terdakwa karena memberikan keterangan palsu dalam kesaksiannya terkait kasus korupsi proyek e-KTP.

Ia divonis lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2017).

Majelis hakim menilai Miryam telah dengan sengaja tidak memberikan keterangan dan memberikan keterangan yang tidak benar saat bersaksi dalam sidang kasus korupsi pengadaan e-KTP.

(Baca juga: Hakim Heran "Karangan" Miryam soal Bagi Uang Cocok dengan Saksi Lain)

Miryam dianggap dengan sengaja mencabut semua keterangan yang pernah ia berikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Salah satunya terkait penerimaan uang dari mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sugiharto.

Kompas TV Miryam S Haryani telah menjalani sidang putusan kasus pemberian keterangan tidak benar di dalam persidangan kasus korupsi KTP elektronik.

 

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisRakhmat Nur Hakim
EditorSandro Gatra
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM