Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Kalah di Survei, Fadli Zon Bikin "Voting" Tandingan di Twitter

Kompas.com - 06/11/2017, 12:49 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membuat voting tandingan di Twitter yang mempertarungkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi di Pemilu 2019.

Ia mengklaim voting tersebut lebih valid dibandingkan lembaga survei lainnya sebab jumlah pemilihnya lebih banyak daripada responden di lembaga survei biasa.

Bahkan, ia mengklaim voting yang dibuatnya lebih valid daripada survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terakhir, di mana Jokowi lebih unggul daripada Prabowo di Jawa Barat.

"Saya pagi ini membuat survei juga di Twitter. Enam jam itu masih ada empat jam lagi kalau enggak salah. Itu beda tuh hasilnya. Itu kan juga terbuka, itu votes-nya sudah lebIh dari 3.500 votes baru dua jam," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/11/2017).

Calon Presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto dan nomor urut 2 Joko Widodo bersalaman usai debat capres 2014 putaran ketiga, di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta, Minggu (22/6/2014). Debat capres kali ini mengangkat tema Politik Internasional dan Ketahanan Nasional.  KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Calon Presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto dan nomor urut 2 Joko Widodo bersalaman usai debat capres 2014 putaran ketiga, di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta, Minggu (22/6/2014). Debat capres kali ini mengangkat tema Politik Internasional dan Ketahanan Nasional.

"Jadi kita lihatlah survei-survei kayak gitu. Apalagi itu (SMRC) kan terbatas respondennya. Paling cuma 1.000. Mungkin di bawah seribu. Itu tidak mencerminkan realitas," lanjut dia.

Ia juga mengatakan bisa saja. survei SMRC dilakukan dengan pertanyaan yang mengarahkan responden untuk memilih Jokowi.

"Itu tidak mencerminkan realitas. Kadang pertanyaan juga ikut membawa orang pada preferensi tertentu," lanjut dia.

Hingga pukul 12.14 WIB voting yang diadakan Fadli di akun Twitter pribadinya telah diikuti 5.004 orang. Hasilnya, Prabowo unggul di angka 56 persen sedangkan Jokowi berada di posisi kedua dengan angka 24 persen.

Baca juga: Survei SMRC: Di Jabar, Elektabilitas Jokowi Kini Lebih Tinggi Dibanding Prabowo

Dalam survei yang dilakukan SMRC, tingkat dukungan publik terhadap Presiden Joko Widodo di wilayah Jawa Barat meningkat. Di Jabar, elektabilitas Jokowi lebih tinggi dibanding Prabowo Subianto.

"Pasca-Pemilihan Presiden 2014, kecenderungan dukungan untuk Jokowi terus menguat, baik dalam simulasi pertanyaan spontan maupun head to head dengan Prabowo," ujar Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan di kantor SMRC, Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Secara top of mind, jika pilpres digelar saat ini, responden di Jabar paling banyak menyebut nama Jokowi dengan 25,7 persen.

Adapun Prabowo Subianto mendapat 22,0 persen, Susilo Bambang Yudhoyono 1,3 persen, dan nama lainnya masih di bawah 1 persen.

Sementara 45,5 persen responden tidak menyebutkan calon presiden yang akan dipilih.

"Jokowi mendapatkan dukungan terbanyak, bersaing ketat dengan Prabowo dan nama-nama lain di bawah 2 persen," kata Djayadi.

Kompas TV Nama Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto populer di Jawa Barat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com