Kompas.com - 02/11/2017, 19:57 WIB
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Tingkat dukungan publik terhadap Presiden Joko Widodo di wilayah Jawa Barat meningkat. Di Jabar, elektabilitas Jokowi lebih tinggi dibanding Prabowo Subianto.

Hal itu diketahui berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC).

"Pasca-Pemilihan Presiden 2014, kecenderungan dukungan untuk Jokowi terus menguat, baik dalam simulasi pertanyaan spontan maupun head to head dengan Prabowo," ujar Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan di kantor SMRC, Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Secara top of mind, jika pilpres digelar saat ini, responden di Jabar paling banyak menyebut nama Jokowi dengan 25,7 persen.

Adapun Prabowo Subianto mendapat 22,0 persen, Susilo Bambang Yudhoyono 1,3 persen, dan nama lainnya masih di bawah 1 persen.

(Baca juga : Survei Populi Center: 62 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi-JK)

Sementara 45,5 persen responden tidak menyebutkan calon presiden yang akan dipilih.

"Jokowi mendapatkan dukungan terbanyak, bersaing ketat dengan Prabowo dan nama-nama lain di bawah 2 persen," kata Djayadi.

Dengan simulasi dua nama, jika pilpres digelar hari ini, Jokowi mengungguli Prabowo.

Sebanyak 48,8 persen responden memilih Jokowi dan 43,5 persen memilih Prabowo. Sisanya 7,7 menjawab tidak tahu.

"Dukungan terhadap Jokowi mengalami peningkatan sekitar 7,5 persen, sedangkan Prabowo turun 8,5 persen dibandingkan dengan hasil survei pada Mei 2017 lalu," kata Djayadi.

(Baca juga : Politisi PKS: Jika Terjadi Tsunami Politik, Nasib Jokowi Bisa seperti Ahok)

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hukum Poligami di Indonesia

Hukum Poligami di Indonesia

Nasional
Tanggal 7 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 7 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

Nasional
Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Nasional
Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Nasional
Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Nasional
Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Nasional
Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Nasional
BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

Nasional
BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Nasional
Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Nasional
Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Nasional
Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal 'Timing'

Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal "Timing"

Nasional
Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.