Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/10/2017, 22:47 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah partai politik (parpol) yang dinyatakan tidak memenuhi kelengkapan dokumen oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluhkan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Misalnya, Partai Idaman yang menyebut server Sipol yang berkali-kali down dan membuat mereka gagal menyelesaikan proses mengunggah dokumen. Sementara, waktu yang diberikan oleh KPU mepet.

Beberapa partai yang merasa dirugikan dengan Sipol ini pun berencana mengajukan gugatan pelanggaran administrasi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, atas kewajiban pengisian Sipol.

Menanggapi keluhan dari sejumlah partai mengenai Sipol, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengakui, sebagai sebuah sistem buatan manusia, tentu saja Sipol tidaklah sempurna.

"Kami mengakui kadang-kadang (terganggu)," kata Pramono kepada wartawan di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Jumat (20/10/2017).

(Baca juga: Administrasi Tak Lengkap, Partai Idaman Salahkan Server Sipol KPU)

Namun demikian, dia memastikan gangguan pada server Sipol tidak berlangsung lama, bahkan hingga berjam-jam.

KPU memang pernah melakukan maintenance. Namun, itu pun dilakukan pada dini hari dan tidak memakan waktu hingga berjam-jam lamanya.

Pramono menyatakan, KPU juga siap menunjukkan rekaman data waktu-waktu terjadinya gangguan dan berapa lama gangguan itu berlangsung.

"Kami punya data lengkapnya. Hari apa, jam berapa, detik kapan, dan berapa lama. Dan problem itu kan terbukti tidak berpengaruh terhadap 14 parpol yang dokumennya lengkap," ucap Pramono.

(Baca juga: Kendala Sipol, PKS Sebut karena Sinyal Buruk dan Listrik "Byar-pet")

Dengan rekaman data tersebut, KPU mengantisipasi argumentasi dari parpol yang mengklaim sulit mengunggah dokumen.

"Kami juga bisa melacak, sejak kapan parpol input data, dan perkembangan per hari seberapa banyak. Kan kami bisa melacak itu. Sehingga itu yang akan kami ungkapkan jika diminta oleh Bawaslu," ucap Pramono.

Kompas TV Ada 27 Parpol Daftar sebagai Calon Peserta Pemilu 2019
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Usai Sri Mulyani ke Kejagung, KPK Umumkan Sidik Dugaan Korupsi Pemberian Kredit oleh LPEI

Usai Sri Mulyani ke Kejagung, KPK Umumkan Sidik Dugaan Korupsi Pemberian Kredit oleh LPEI

Nasional
KPK Sebut Ketua KPU Mestinya Laporkan Penerimaan Kue Ulang Tahun

KPK Sebut Ketua KPU Mestinya Laporkan Penerimaan Kue Ulang Tahun

Nasional
Pemerintah Akan Berikan Anggaran 'Booster' ke Daerah demi Tekan Angka Stunting

Pemerintah Akan Berikan Anggaran "Booster" ke Daerah demi Tekan Angka Stunting

Nasional
Masih Banyak Warga Belum Masuk DTKS, Risma Minta Masyarakat Lapor lewat Usul Sanggah

Masih Banyak Warga Belum Masuk DTKS, Risma Minta Masyarakat Lapor lewat Usul Sanggah

Nasional
Soal Pembaharuan Perpres RAN PE, BNPT Minta Dukungan Semua Pihak agar Berjalan Lancar

Soal Pembaharuan Perpres RAN PE, BNPT Minta Dukungan Semua Pihak agar Berjalan Lancar

Nasional
KPU Jawa Barat Ungkap Alasannya Baru Rekapitulasi Nasional Sehari Sebelum Penetapan Hasil Pemilu

KPU Jawa Barat Ungkap Alasannya Baru Rekapitulasi Nasional Sehari Sebelum Penetapan Hasil Pemilu

Nasional
Gagal Lolos ke DPR, Menpora Dito: DKI Jakarta I Dapil yang Sangat Berat untuk Golkar

Gagal Lolos ke DPR, Menpora Dito: DKI Jakarta I Dapil yang Sangat Berat untuk Golkar

Nasional
Pemerintah Akan Gelar Penimbangan Serentak untuk Petakan Stunting

Pemerintah Akan Gelar Penimbangan Serentak untuk Petakan Stunting

Nasional
Projo Tak Ingin Buru-buru Bahas Kursi Menteri Pemerintahan ke Depan

Projo Tak Ingin Buru-buru Bahas Kursi Menteri Pemerintahan ke Depan

Nasional
Mendes Abdul Halim Sebut Pertemuan dengan Jokowi Tak Berkaitan dengan Koalisi dan PKB

Mendes Abdul Halim Sebut Pertemuan dengan Jokowi Tak Berkaitan dengan Koalisi dan PKB

Nasional
Bantah Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Terkait Hak Angket, Istana: Tidak Perlu Berspekulasi

Bantah Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Terkait Hak Angket, Istana: Tidak Perlu Berspekulasi

Nasional
Jersey Baru Timnas Indonesia Tuai Dikritik, Menpora Sebut Tak Pakai Uang Negara

Jersey Baru Timnas Indonesia Tuai Dikritik, Menpora Sebut Tak Pakai Uang Negara

Nasional
Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Momen Risma Menangis Dengar Kisah Ibu 90 Tahun yang Tak Dapat Bansos

Nasional
Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Nasional
Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com