Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sipol Dikeluhkan karena Sulit untuk Lengkapi Dokumen, Ini Jawaban KPU

Kompas.com - 20/10/2017, 22:47 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah partai politik (parpol) yang dinyatakan tidak memenuhi kelengkapan dokumen oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluhkan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Misalnya, Partai Idaman yang menyebut server Sipol yang berkali-kali down dan membuat mereka gagal menyelesaikan proses mengunggah dokumen. Sementara, waktu yang diberikan oleh KPU mepet.

Beberapa partai yang merasa dirugikan dengan Sipol ini pun berencana mengajukan gugatan pelanggaran administrasi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, atas kewajiban pengisian Sipol.

Menanggapi keluhan dari sejumlah partai mengenai Sipol, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengakui, sebagai sebuah sistem buatan manusia, tentu saja Sipol tidaklah sempurna.

"Kami mengakui kadang-kadang (terganggu)," kata Pramono kepada wartawan di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Jumat (20/10/2017).

(Baca juga: Administrasi Tak Lengkap, Partai Idaman Salahkan Server Sipol KPU)

Namun demikian, dia memastikan gangguan pada server Sipol tidak berlangsung lama, bahkan hingga berjam-jam.

KPU memang pernah melakukan maintenance. Namun, itu pun dilakukan pada dini hari dan tidak memakan waktu hingga berjam-jam lamanya.

Pramono menyatakan, KPU juga siap menunjukkan rekaman data waktu-waktu terjadinya gangguan dan berapa lama gangguan itu berlangsung.

"Kami punya data lengkapnya. Hari apa, jam berapa, detik kapan, dan berapa lama. Dan problem itu kan terbukti tidak berpengaruh terhadap 14 parpol yang dokumennya lengkap," ucap Pramono.

(Baca juga: Kendala Sipol, PKS Sebut karena Sinyal Buruk dan Listrik "Byar-pet")

Dengan rekaman data tersebut, KPU mengantisipasi argumentasi dari parpol yang mengklaim sulit mengunggah dokumen.

"Kami juga bisa melacak, sejak kapan parpol input data, dan perkembangan per hari seberapa banyak. Kan kami bisa melacak itu. Sehingga itu yang akan kami ungkapkan jika diminta oleh Bawaslu," ucap Pramono.

Kompas TV Ada 27 Parpol Daftar sebagai Calon Peserta Pemilu 2019
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com