Salin Artikel

Sipol Dikeluhkan karena Sulit untuk Lengkapi Dokumen, Ini Jawaban KPU

Misalnya, Partai Idaman yang menyebut server Sipol yang berkali-kali down dan membuat mereka gagal menyelesaikan proses mengunggah dokumen. Sementara, waktu yang diberikan oleh KPU mepet.

Beberapa partai yang merasa dirugikan dengan Sipol ini pun berencana mengajukan gugatan pelanggaran administrasi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, atas kewajiban pengisian Sipol.

Menanggapi keluhan dari sejumlah partai mengenai Sipol, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengakui, sebagai sebuah sistem buatan manusia, tentu saja Sipol tidaklah sempurna.

"Kami mengakui kadang-kadang (terganggu)," kata Pramono kepada wartawan di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Jumat (20/10/2017).

Namun demikian, dia memastikan gangguan pada server Sipol tidak berlangsung lama, bahkan hingga berjam-jam.

KPU memang pernah melakukan maintenance. Namun, itu pun dilakukan pada dini hari dan tidak memakan waktu hingga berjam-jam lamanya.

Pramono menyatakan, KPU juga siap menunjukkan rekaman data waktu-waktu terjadinya gangguan dan berapa lama gangguan itu berlangsung.

"Kami punya data lengkapnya. Hari apa, jam berapa, detik kapan, dan berapa lama. Dan problem itu kan terbukti tidak berpengaruh terhadap 14 parpol yang dokumennya lengkap," ucap Pramono.

Dengan rekaman data tersebut, KPU mengantisipasi argumentasi dari parpol yang mengklaim sulit mengunggah dokumen.

"Kami juga bisa melacak, sejak kapan parpol input data, dan perkembangan per hari seberapa banyak. Kan kami bisa melacak itu. Sehingga itu yang akan kami ungkapkan jika diminta oleh Bawaslu," ucap Pramono.

https://nasional.kompas.com/read/2017/10/20/22475851/sipol-dikeluhkan-karena-sulit-untuk-lengkapi-dokumen-ini-jawaban-kpu

Terkini Lainnya

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: 'Skincare' Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: "Skincare" Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Nasional
Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke