Kompas.com - 19/10/2017, 19:42 WIB
Sekjen Partai Idaman Ramdansyah beserta kuasa hukum konsultasi ke Bawaslu terkait administrasi pendaftaran ke KPU di gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (19/10/2017) KOMPAS.com/AMBARANIE NADIASekjen Partai Idaman Ramdansyah beserta kuasa hukum konsultasi ke Bawaslu terkait administrasi pendaftaran ke KPU di gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (19/10/2017)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Idaman merupakan salah satu partai yang dianggap kurang melengkapi dokumen administrasi sebagai persyaratan pendaftaran untuk mengikui Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum.

Sekretaris Jenderal Partai Idaman Ramdansyah mengatakan, ada beberapa data yang belum dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Menurut dia, kesalahan bukan pada partainya melainkan server sistem tersebut.

"Ketika kami upload dalam sistemnya KPU, ternyata beberapa kali servernya down. Sehingga kami dirugikan," ujar Ramdansyah di gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Untuk mengunggah data per daerah, kata Ramdansyah, dibutuhkan waktu sekitar 30 menit. Sedangkan data anggota yang harus diunggah sebanyak 210.000.

(Baca juga: Kendala Sipol, PKS Sebut karena Sinyal Buruk dan Listrik "Byar-pet")

Kemudian, saat jaringannya bermasalah, maka data-data tersebut hilang dan harus mengulang dari awal. Sementara waktu yang diberikan KPU sangat terbatas.

"Ini menyebabkan beberapa data terkait administrasi kepengurusan yang seharusnya bisa ke-upload jadi tidak bisa," kata Ramdansyah.

Padahal, Ramdansyah meyakini partainya memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi peserta pemilu jika tidak bermasalah dengan Sipol.

Ia mengatakan, sejak awal partainya keberatan dengan adanya Sipol karena tidak diakomodir dalam undang-undang. Sistem tersebut muncul dalam peraturan KPU yang baru diterbitkan tahun ini dan wajib digunakan.

"Kalau Sipol-nya yang utama, KPU seharusnya mempersiapkan dengan baik server tersebut sehingga tidak merugikan parpol. Kami akan kasih bukti beberapa kali servernya mati," kata dia.

(Baca juga: DKPP Minta KPU, Bawaslu, dan Parpol Duduk Bersama Bahas Polemik Sipol)

Ramdansyah menduga KPU tidak memperkuat sistem tersebut sehingga mudah terganggu saat diakses oleh banyak orang. Apalagi data yang masuk sampai ribuan hingga jutaan.

Karena itulah Partai Idaman berencana membuat laporan terhadap dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU. Ramdansyah juga mempertanyakan apakah ada pengawasan khusus KPU terhadap Sipol.

"Kalo tidak, kan ada abai dan seringkali masalah sehingga tidak profesional dan terjadi pelanggaran administrasi. Kalau mengarah ke sana, itu terkait pada objek sengketa," kata Ramdansyah.

Kompas TV Ada 27 Parpol Daftar sebagai Calon Peserta Pemilu 2019
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengertian Presidential Threshold dan Alasan Penerapannya

Pengertian Presidential Threshold dan Alasan Penerapannya

Nasional
Update 16 Mei: Kasus Sembuh dari Covid-19 Bertambah 263

Update 16 Mei: Kasus Sembuh dari Covid-19 Bertambah 263

Nasional
Update 16 Mei: Ada 4.697 Kasus Aktif Covid-19 di Tanah Air

Update 16 Mei: Ada 4.697 Kasus Aktif Covid-19 di Tanah Air

Nasional
Update: Tambah 182, Total Kasus Covid-19 Capai 6.050.958

Update: Tambah 182, Total Kasus Covid-19 Capai 6.050.958

Nasional
Densus 88 Tangkap 24 Terduga Teroris Kelompok MIT dan ISIS di 3 Lokasi Berbeda

Densus 88 Tangkap 24 Terduga Teroris Kelompok MIT dan ISIS di 3 Lokasi Berbeda

Nasional
AHY Minta Kader Demokrat Jaga Kesantunan dalam Berpolitik

AHY Minta Kader Demokrat Jaga Kesantunan dalam Berpolitik

Nasional
PKS Sebut Persepsi Perekonomian Buruk Sebab Pemerintah Anggap Problem Minyak Goreng Sepele

PKS Sebut Persepsi Perekonomian Buruk Sebab Pemerintah Anggap Problem Minyak Goreng Sepele

Nasional
Mengenal Perbedaan Kampanye Negatif dan Kampanye Hitam

Mengenal Perbedaan Kampanye Negatif dan Kampanye Hitam

Nasional
Jaksa Agung: Penyidik Perkuat Bukti dan Terus Cari Aset Tersangka Terkait Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO

Jaksa Agung: Penyidik Perkuat Bukti dan Terus Cari Aset Tersangka Terkait Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO

Nasional
KPK Yakin Boyamin Bersikap Kooperatif Terkait Kasus Budhi Sarwono

KPK Yakin Boyamin Bersikap Kooperatif Terkait Kasus Budhi Sarwono

Nasional
3 Warga Sragen Gantung Diri, Mensos Minta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Peka dengan Lingkungan Sekitar

3 Warga Sragen Gantung Diri, Mensos Minta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Peka dengan Lingkungan Sekitar

Nasional
Densus 88 Tangkap 24 Teroris Kelompok MIT dan ISIS

Densus 88 Tangkap 24 Teroris Kelompok MIT dan ISIS

Nasional
Kementerian PPPA Soroti Maraknya Kekerasan Seksual yang Dilakukan Ayah

Kementerian PPPA Soroti Maraknya Kekerasan Seksual yang Dilakukan Ayah

Nasional
Pengamat Nilai Peluang Ridwan Kamil Jadi Capres Kecil, Kalaupun Mungkin Opsinya Cawapres

Pengamat Nilai Peluang Ridwan Kamil Jadi Capres Kecil, Kalaupun Mungkin Opsinya Cawapres

Nasional
Temui Petinggi Partai, Ridwan Kamil Dinilai Tertarik Jadi Kandidat pada Pilpres 2024

Temui Petinggi Partai, Ridwan Kamil Dinilai Tertarik Jadi Kandidat pada Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.