Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dalam Rapat Pleno, Muncul Usulan Tarik Kader Golkar dari Pansus Angket KPK

Kompas.com - 12/10/2017, 07:33 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rapat pleno internal DPP Partai Golkar, Rabu (11/10/2017) muncul usulan agar Partai Golkar mengevaluasi keberadaan anggotanya pada Panitia Khusus Hak Angket KPK.

Usul itu disampaikan Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia I Partai Golkar, Nusron Wahid.

Menurut Nusron, keberadaan kader Golkar pada Pansus Angket KPK tak memiliki manfaat apapun untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

Alasannya, Pansus dinilai publik sebagai upaya pelemahan KPK.

"Saya usulkan demikian. Supaya keberadaan Partai Golkar di pangket harus diakhiri," ujar Nusron seusai rapat, Rabu.

Baca: Survei Indikator: Mayoritas Yakin Pansus Angket untuk Lemahkan KPK

Nusron menilai, tak ada relevansi keberadaan pansus angket KPK dengan pemberantasan korupsi.

Jika ditanyakan kepada publik, kata dia, publik pasti masih lebih memercayai KPK ketimbang Pansus Angket.

"Golkar itu harus menjadi terdepan dalam rangka pemberantasan korupsi. Jangan terkesan Golkar ini ingin memperkuat Pansus Angket KPK dalam rangka menghalangi-halangi pemberantasan korupsi. Apapun yang dilakukan, publik taunya itu," kata Nusron.

Terkait hal tersebut, Ketua Pansus Hak Angket KPK yang juga politisi Partai Golkar, Agun Gunandjar menegaskan, Pansus Hak Angket KPK tetap berjalan.

"Sampai hari ini penugasan tidak dicabut," kata Agun.

Baca: Pansus Angket: Kalau KPK Hadirnya Tunggu Kiamat, Kami Tunggu

Ia bahkan mengklaim usulan menarik kader Golkar dari Pansus tak ada dalam rapat pleno tersebut.

"Enggak ada kedengaran usulan itu. Saya enggak dengar," ujar Agun. 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham hanya menegaskan bahwa partainya mendukung penguatan KPK dan tak akan menyetujui jika ada yang ingin membubarkan lembaga tersebut.

Namun, menurut Idrus, tak ada lagi perdebatan soal keberadaan kader Golkar dalam keanggotan Pansus.

"Tentu nanti kami ingin bagaimana supaya efektivitas Pansus ini juga berjalan dengan baik sehingga dapat merumuskan, rumusan-rumusan yang berorientasi pada penguatan KPK " ucap Idrus.

Kompas TV KPK saat ini sedang dalam proses untuk kembali mengeluarkan surat perintah penyidikan baru atau sprindik untuk Setya Novanto.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com