Kompas.com - 11/10/2017, 23:55 WIB
Salah satu saksi persidangan kasus korupsi mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, yakni Yulianis dalam rapat pansus hak angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/7/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraSalah satu saksi persidangan kasus korupsi mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, yakni Yulianis dalam rapat pansus hak angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/7/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas masyarakat yakin Pansus Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi bertujuan untuk memperlemah lembaga antirasuah itu. Hal ini diketahui berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 17-24 September 2017.

Survei awalnya bertanya apakah responden mengikuti berita tentang pansus angket KPK. Responden yang menjawab tahu atau pernah dengar sebesar 33 persen, sementara 67 persen responden lainnya menjawab tidak tahu.

"Meskipun berita ini ramai di media mainstream atau pun media sosial, tapi yang mengetahui hanya sedikit," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi di kantornya, di Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Kepada 33 persen masyarakat yang mengaku tahu atau pernah dengar soal pansus angket KPK, survei mengajukan pertanyaan lagi apakah mereka setuju dengan keberadaan pansus tersebut.

(Baca: Pansus Angket: KPK Jangan Sok Jago Sendiri)

Sebanyak 46 persen menjawab tidak setuju dengan keberadaan pansus, sementara 38 persen menjawab setuju.

Saat ditanya lagi apakah pansus memperlemah atau memperkuat KPK, 55 persen yakin bahwa pansus ini akan melemahkan lembaga antirasuah. Hanya 28 persen yang yakin pansus akan memperkuat KPK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi jualannya Fahri Hamzah, Masinton dan kawan-kawannya itu tidak dibeli oleh mayoritas masyarakat," ucap Burhanuddin.

Pertanyaan lain yang diajukan adalah, apakah pansus angket KPK akan mengganggu atau tidak akan mengganggu penyidikan kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).

(Baca: Pansus Angket: Kalau KPK Hadirnya Tunggu Kiamat, Kami Tunggu)

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mulai 28 November Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Mulai 28 November Pelaku Perjalanan Indonesia Bisa ke Singapura Tanpa Karantina, Ini Syaratnya

Nasional
Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar ke-34 NU pada Januari 2022

Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar ke-34 NU pada Januari 2022

Nasional
Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Para Elite Politik di Lingkaran Pemuda Pancasila, dari Bamsoet hingga Jokowi

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Kontras Harap Masyarakat Sipil Dilibatkan dalam Tim Penyidik Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Di KTT Asia-Eropa, Jokowi Singgung Kesenjangan Vaksin Negara Kaya-Miskin

Nasional
Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Komnas HAM Harap Jaksa Agung Segera Umumkan Kasus HAM Berat yang Akan Disidik

Nasional
217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

217.000 Personil Polri Disiapkan Untuk Jaga Posko PPKM Selama Libur Nataru

Nasional
Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Hindari Gelombang Ketiga, Satgas Ungkap Kunci Penanganan Covid-19 Saat Nataru

Nasional
Polri: 70 Persen Masyarakat Mau Mudik, 30 Persen Memilih di Rumah Saat Nataru

Polri: 70 Persen Masyarakat Mau Mudik, 30 Persen Memilih di Rumah Saat Nataru

Nasional
Komnas HAM Sambut Baik Rencana Jaksa Agung Lakukan Penyidikan Kasus HAM Berat

Komnas HAM Sambut Baik Rencana Jaksa Agung Lakukan Penyidikan Kasus HAM Berat

Nasional
Sukseskan Presidensi G20, Kemenkominfo Siapkan Bandwidth 20 Gbps

Sukseskan Presidensi G20, Kemenkominfo Siapkan Bandwidth 20 Gbps

Nasional
Polisi Sebut Bakal Dirikan Posko PPKM Saat Nataru di Pintu Tol dan Jalur Perbatasan Daerah

Polisi Sebut Bakal Dirikan Posko PPKM Saat Nataru di Pintu Tol dan Jalur Perbatasan Daerah

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji dan Umrah Tak Perlu Vaksin Booster Covid-19

Kemenag: Jemaah Haji dan Umrah Tak Perlu Vaksin Booster Covid-19

Nasional
SDGs Desa Diyakini Punya Peran Besar Atasi Pandemi Covid-19 di ASEAN

SDGs Desa Diyakini Punya Peran Besar Atasi Pandemi Covid-19 di ASEAN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.