Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertemuan Tertutup, Apa yang Dibahas Pansus Angket KPK dengan Kapolri?

Kompas.com - 04/10/2017, 17:48 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan panitia khusus hak angket terhadap KPK dengan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian berlangsung tertutup, Rabu (4/10/2017), di Kompleks Mabes Polri, Jakarta.

Pertemuan berlangsung sekitar tiga jam.

Usai pertemuan, tak ada satupun anggota DPR RI, baik dari Pansus maupun Pimpinan DPR memberikan pernyataan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, dalam pertemuan itu, tak ada hal menonjol yang dibahas.

"Sifatnya konsultasi terkait beberapa hal yang menyangkut tugas-tugas Polri dan kaitannya dengan pansus angket," ujar Setyo.

Baca: Pansus Angket KPK: Mahasiswa Kerahkan 1.000 Massa, Kami Dorong untuk 5.000

Saat ditanya lebih jauh soal keterkaitan Polri dengan Pansus, Setyo enggan menjawab. Ia menyebut hal itu sudah masuk substansi pertemuan rahasia tersebut.

"Materinya tertutup, tidak bisa disampaikan di sini," kata Setyo.

Setyo membenarkan bahwa pertemuan kali ini merupakan lanjutan dari pertemuan pertama pada Juli 2017.

Saat itu, Ketua Pansus Hak Angket Agun Gunandjar menyebut bahwa Pansus berkoordinasi agar Polri mendukung kegiatan Pansus dalam proses penyelidikan.

Dengan demikian, tugas-tugas Pansus lebih efisien dan tidak menemui hambatan, terutama saat berhadapan dengan pihak yang kontra terhadap jalannya Pansus Hak Angket.

"Betul, ini konsultasi kedua," kata Setyo.

Setyo mengatakan, bisa jadi akan ada pertemuan ketiga antara Kapolri dengan Pansus. Namun, Setyo kembali enggan menjelaskan isi perbincangan mereka.

"Ini konsuktatif dan teknis sekali. Tidak bisa disampaikan forum terbuka," kata dia.

Kompas TV Seorang warga bernama Madun Hariyadi melaporkan ketua KPK Agus Rahardjo atas dugaan tindak pidana korupsi.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com