Survei Indikator: Mayoritas Yakin Pansus Angket untuk Lemahkan KPK - Kompas.com

Survei Indikator: Mayoritas Yakin Pansus Angket untuk Lemahkan KPK

Ihsanuddin
Kompas.com - 11/10/2017, 23:55 WIB
Salah satu saksi persidangan kasus korupsi mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, yakni Yulianis dalam rapat pansus hak angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/7/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Salah satu saksi persidangan kasus korupsi mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, yakni Yulianis dalam rapat pansus hak angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas masyarakat yakin Pansus Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi bertujuan untuk memperlemah lembaga antirasuah itu. Hal ini diketahui berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 17-24 September 2017.

Survei awalnya bertanya apakah responden mengikuti berita tentang pansus angket KPK. Responden yang menjawab tahu atau pernah dengar sebesar 33 persen, sementara 67 persen responden lainnya menjawab tidak tahu.

"Meskipun berita ini ramai di media mainstream atau pun media sosial, tapi yang mengetahui hanya sedikit," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi di kantornya, di Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Kepada 33 persen masyarakat yang mengaku tahu atau pernah dengar soal pansus angket KPK, survei mengajukan pertanyaan lagi apakah mereka setuju dengan keberadaan pansus tersebut.

(Baca: Pansus Angket: KPK Jangan Sok Jago Sendiri)

Sebanyak 46 persen menjawab tidak setuju dengan keberadaan pansus, sementara 38 persen menjawab setuju.

Saat ditanya lagi apakah pansus memperlemah atau memperkuat KPK, 55 persen yakin bahwa pansus ini akan melemahkan lembaga antirasuah. Hanya 28 persen yang yakin pansus akan memperkuat KPK.

"Jadi jualannya Fahri Hamzah, Masinton dan kawan-kawannya itu tidak dibeli oleh mayoritas masyarakat," ucap Burhanuddin.

Pertanyaan lain yang diajukan adalah, apakah pansus angket KPK akan mengganggu atau tidak akan mengganggu penyidikan kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).

(Baca: Pansus Angket: Kalau KPK Hadirnya Tunggu Kiamat, Kami Tunggu)

Sebanyak 52 persen responden menilai Pansus Angket KPK akan mengganggu penanganan kasus e-KTP oleh KPK. Hanya 25 persen menjawab tidak akan mengganggu.

Selain itu, sebanyak 76 persen responden juga percaya dengan komitmen Presiden Joko Widodo untuk memperkuat KPK. Hanya 12 persen responden yang mengaku tidak percaya.

"Ini berarti publik sangat besar berharap kepada Presiden bahwa KPK harus diperkuat," ucap Burhanuddin.

Adapun survei ini menggunakan multistage random sampling dengan 1220 responden di seluruh wilayah Indonesia. Margin of error kurang lebih  2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden yang terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisIhsanuddin
EditorSabrina Asril
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM