Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Joseph Osdar
Kolumnis

Mantan wartawan harian Kompas. Kolumnis 

Melihat Golkar dari Sebuah Kafe

Kompas.com - 19/09/2017, 18:43 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAmir Sodikin

"GOLKAR saat ini kotor," begitu kalimat pertama yang muncul dari mantan Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, dalam diskusi peluncuran buku karya seorang kader Partai Golkar Bambang Soesetyo di sebuah kafe di Jakarta Selatan, Sabtu (9/92017).

Golkar saat ini kotor, lanjut Rizal Ramli, karena pimpinannya jorok. Oleh karena itu, lanjut Rizal, Bambang Soesatyo harus mengambil alih kepemimpin Golkar. "Ini bukan hanya mandat atau amanah, tapi perintah," kata Rizal Ramli.

Bambang Soesatyo langsung mengambil mikrofon dan mengatakan, "Saya tidak mau." Rizal Ramli nampaknya tidak menghiraukan apa yang dikatakan Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo.

Rizal melanjutkan, saat ini ada tiga orang yang pantas untuk menjadi pemimpin Golkar, yakni Bamsoet, Airlangga (Hartato), dan Indra Bambang Oetojo.

Baca juga: Yakin Setya Novanto Sembuh, Idrus Marham Tolak Pimpinan Golkar Berganti

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham berdiri dan meninggalkan acara ketika Rizal Ramli bicara soal Golkar ini.

Acara ini antara lain dihadiri Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian, Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Yasonna Laoly, Jaksa Agung Prasetyo, Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin, Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Beberapa dari mereka ini hadir untuk memberi sambutan dalam acara serimonial saja. Ketika  acara pembicaraan buku lebih jauh dimulai, mereka meninggalkan tempat acara. Para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diundang tidak ada yang datang.

Setelah para pembawa pidato seremonial pergi, tampil di panggung para pembahas buku, yakni Rizal Ramli, Tjipta Lesmana, Dradjat H Wibowo, Sebastian Salang, dan Yunarto Wijaya.

Pembahasan buku tanpa panduan moderator dan berlangsung dengan suasana lalu lalang penyedia makanan dan selingan selfie para hadirin. Di antara para pembahas itu, hanya Rizal Ramli yang bicara tentang Partai Golkar. Lainnya lebih bicara tentang sosok Bamsoet dan bukunya.

Acara ini berlangsung di tengah friksi antara DPR dan KPK soal berbagai hal yang menyangkut kewenangan KPK serta pemberitaan di media massa tentang Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Golkar Setya Novanto alias Setnov atau SN jadi tersangka dalam kasus e-KTP.

Setelah SN jadi tersangka, friksi antarfaksi atau kelompok atau antarpribadi di dalam tubuh Golkar menyembul di permukaan berita publik.

Pembicaraan nonformal di tengah berlangsungnya acara ini cukup menarik bagi saya, antara lain soal friksi dalam tubuh Golkar setelah Setnov dijadikan tersangka oleh KPK.

Beberapa kader Golkar mengatakan, dalam friksi ini ada kelompok yang menginginkan agar Setnov segera dicopot dari jabatannya sebagai Ketum Golkar dan Ketua DPR. Mereka bilang para calon penggantinya adalah Bamsoet, Airlangga, dan Idrus Marham.

Penyebutan nama ini beda dengan yang disampaikan Rizal Ramli yang menginginkan pengganti Setnov adalah Bamsoet, Airlangga, atau Indra Bambang Utoyo. Menurut Rizal, ia telah membahas ini dengan MS Hidayat, tokoh senior Golkar yang hadir dalam acara ini.

Dari pembicaraan saya dengan para kader Golkar yang hadir di kafe itu, bisa ditarik kesimpulan semua kelompok atau faksi di dalam partai itu sepandangan bahwa Setnov akan menjadi "pasien tetap" KPK dan perlu digeser dari jabatannya sebagai ketua umum partai maupun ketua DPR.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com