Salin Artikel

Melihat Golkar dari Sebuah Kafe

Golkar saat ini kotor, lanjut Rizal Ramli, karena pimpinannya jorok. Oleh karena itu, lanjut Rizal, Bambang Soesatyo harus mengambil alih kepemimpin Golkar. "Ini bukan hanya mandat atau amanah, tapi perintah," kata Rizal Ramli.

Bambang Soesatyo langsung mengambil mikrofon dan mengatakan, "Saya tidak mau." Rizal Ramli nampaknya tidak menghiraukan apa yang dikatakan Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo.

Rizal melanjutkan, saat ini ada tiga orang yang pantas untuk menjadi pemimpin Golkar, yakni Bamsoet, Airlangga (Hartato), dan Indra Bambang Oetojo.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham berdiri dan meninggalkan acara ketika Rizal Ramli bicara soal Golkar ini.

Acara ini antara lain dihadiri Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian, Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Yasonna Laoly, Jaksa Agung Prasetyo, Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin, Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Beberapa dari mereka ini hadir untuk memberi sambutan dalam acara serimonial saja. Ketika  acara pembicaraan buku lebih jauh dimulai, mereka meninggalkan tempat acara. Para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diundang tidak ada yang datang.

Setelah para pembawa pidato seremonial pergi, tampil di panggung para pembahas buku, yakni Rizal Ramli, Tjipta Lesmana, Dradjat H Wibowo, Sebastian Salang, dan Yunarto Wijaya.

Pembahasan buku tanpa panduan moderator dan berlangsung dengan suasana lalu lalang penyedia makanan dan selingan selfie para hadirin. Di antara para pembahas itu, hanya Rizal Ramli yang bicara tentang Partai Golkar. Lainnya lebih bicara tentang sosok Bamsoet dan bukunya.

Acara ini berlangsung di tengah friksi antara DPR dan KPK soal berbagai hal yang menyangkut kewenangan KPK serta pemberitaan di media massa tentang Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Golkar Setya Novanto alias Setnov atau SN jadi tersangka dalam kasus e-KTP.

Setelah SN jadi tersangka, friksi antarfaksi atau kelompok atau antarpribadi di dalam tubuh Golkar menyembul di permukaan berita publik.

Pembicaraan nonformal di tengah berlangsungnya acara ini cukup menarik bagi saya, antara lain soal friksi dalam tubuh Golkar setelah Setnov dijadikan tersangka oleh KPK.

Beberapa kader Golkar mengatakan, dalam friksi ini ada kelompok yang menginginkan agar Setnov segera dicopot dari jabatannya sebagai Ketum Golkar dan Ketua DPR. Mereka bilang para calon penggantinya adalah Bamsoet, Airlangga, dan Idrus Marham.

Penyebutan nama ini beda dengan yang disampaikan Rizal Ramli yang menginginkan pengganti Setnov adalah Bamsoet, Airlangga, atau Indra Bambang Utoyo. Menurut Rizal, ia telah membahas ini dengan MS Hidayat, tokoh senior Golkar yang hadir dalam acara ini.

Dari pembicaraan saya dengan para kader Golkar yang hadir di kafe itu, bisa ditarik kesimpulan semua kelompok atau faksi di dalam partai itu sepandangan bahwa Setnov akan menjadi "pasien tetap" KPK dan perlu digeser dari jabatannya sebagai ketua umum partai maupun ketua DPR.

Sosok Setnov dengan segala gerak-geriknya di dunia usaha dan partai politik  merupakan hiasan tersendiri di era pemerintahan Jokowi-JK.

Setnov membawa Golkar kembali menjadi pendukung pemerintah pemenang pemilihan langsung presiden. Sehingga sosok Setnov menjadi bumbu penyedap di dalam rezim saat ini.

Ia membuat pemerintahan ini punya keunikan tersendiri bila disandingkan dengan rezim-rezim sebelumnya. Setnov menyumbang warna tersendiri bagi era pemerintahan Jokowi-JK.

Di masa pemerintahan Jokowi-JK ini, nama Setnov muncul dalam kaitannya dengan "pencatutan nama Presiden" dan kasus "papa minta saham" Freeport. Kasus ini melibatkan pengusaha minyak M Reza Chalid.

Ketika itu, Setnov sempat melepaskan jabatan ketua DPR tapi bisa balik menduduki kursi itu serta berandai-andai dengan Jokowi di Istana.

Demikian Golkar dilihat dari kafe itu. Kotor, jorok, tapi piawai di panggung parlemen. Tapi apakah hanya Golkar yang jorok dan kotor?

Apakah partai-partai lain tidak demikian? Juga di lembaga-lembaga lain, termasuk pemerintah/lembaga eksekutif, KPK dan lain-lainnya tidak jorok dan kotor? Marilah kita tertawa.

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/19/18430851/melihat-golkar-dari-sebuah-kafe

Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke