Kompas.com - 19/09/2017, 18:43 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAmir Sodikin

"GOLKAR saat ini kotor," begitu kalimat pertama yang muncul dari mantan Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, dalam diskusi peluncuran buku karya seorang kader Partai Golkar Bambang Soesetyo di sebuah kafe di Jakarta Selatan, Sabtu (9/92017).

Golkar saat ini kotor, lanjut Rizal Ramli, karena pimpinannya jorok. Oleh karena itu, lanjut Rizal, Bambang Soesatyo harus mengambil alih kepemimpin Golkar. "Ini bukan hanya mandat atau amanah, tapi perintah," kata Rizal Ramli.

Bambang Soesatyo langsung mengambil mikrofon dan mengatakan, "Saya tidak mau." Rizal Ramli nampaknya tidak menghiraukan apa yang dikatakan Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo.

Rizal melanjutkan, saat ini ada tiga orang yang pantas untuk menjadi pemimpin Golkar, yakni Bamsoet, Airlangga (Hartato), dan Indra Bambang Oetojo.

Baca juga: Yakin Setya Novanto Sembuh, Idrus Marham Tolak Pimpinan Golkar Berganti

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham berdiri dan meninggalkan acara ketika Rizal Ramli bicara soal Golkar ini.

Acara ini antara lain dihadiri Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian, Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Yasonna Laoly, Jaksa Agung Prasetyo, Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin, Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Beberapa dari mereka ini hadir untuk memberi sambutan dalam acara serimonial saja. Ketika  acara pembicaraan buku lebih jauh dimulai, mereka meninggalkan tempat acara. Para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diundang tidak ada yang datang.

Setelah para pembawa pidato seremonial pergi, tampil di panggung para pembahas buku, yakni Rizal Ramli, Tjipta Lesmana, Dradjat H Wibowo, Sebastian Salang, dan Yunarto Wijaya.

Pembahasan buku tanpa panduan moderator dan berlangsung dengan suasana lalu lalang penyedia makanan dan selingan selfie para hadirin. Di antara para pembahas itu, hanya Rizal Ramli yang bicara tentang Partai Golkar. Lainnya lebih bicara tentang sosok Bamsoet dan bukunya.

Acara ini berlangsung di tengah friksi antara DPR dan KPK soal berbagai hal yang menyangkut kewenangan KPK serta pemberitaan di media massa tentang Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Golkar Setya Novanto alias Setnov atau SN jadi tersangka dalam kasus e-KTP.

Setelah SN jadi tersangka, friksi antarfaksi atau kelompok atau antarpribadi di dalam tubuh Golkar menyembul di permukaan berita publik.

Pembicaraan nonformal di tengah berlangsungnya acara ini cukup menarik bagi saya, antara lain soal friksi dalam tubuh Golkar setelah Setnov dijadikan tersangka oleh KPK.

Beberapa kader Golkar mengatakan, dalam friksi ini ada kelompok yang menginginkan agar Setnov segera dicopot dari jabatannya sebagai Ketum Golkar dan Ketua DPR. Mereka bilang para calon penggantinya adalah Bamsoet, Airlangga, dan Idrus Marham.

Penyebutan nama ini beda dengan yang disampaikan Rizal Ramli yang menginginkan pengganti Setnov adalah Bamsoet, Airlangga, atau Indra Bambang Utoyo. Menurut Rizal, ia telah membahas ini dengan MS Hidayat, tokoh senior Golkar yang hadir dalam acara ini.

Dari pembicaraan saya dengan para kader Golkar yang hadir di kafe itu, bisa ditarik kesimpulan semua kelompok atau faksi di dalam partai itu sepandangan bahwa Setnov akan menjadi "pasien tetap" KPK dan perlu digeser dari jabatannya sebagai ketua umum partai maupun ketua DPR.

Sosok Setnov dengan segala gerak-geriknya di dunia usaha dan partai politik  merupakan hiasan tersendiri di era pemerintahan Jokowi-JK.

Setnov membawa Golkar kembali menjadi pendukung pemerintah pemenang pemilihan langsung presiden. Sehingga sosok Setnov menjadi bumbu penyedap di dalam rezim saat ini.

Ia membuat pemerintahan ini punya keunikan tersendiri bila disandingkan dengan rezim-rezim sebelumnya. Setnov menyumbang warna tersendiri bagi era pemerintahan Jokowi-JK.

Di masa pemerintahan Jokowi-JK ini, nama Setnov muncul dalam kaitannya dengan "pencatutan nama Presiden" dan kasus "papa minta saham" Freeport. Kasus ini melibatkan pengusaha minyak M Reza Chalid.

Baca juga: Bambang Soesatyo Jamin Hak Angket KPK Tak Berujung Penggulingan Presiden

Ketika itu, Setnov sempat melepaskan jabatan ketua DPR tapi bisa balik menduduki kursi itu serta berandai-andai dengan Jokowi di Istana.

Demikian Golkar dilihat dari kafe itu. Kotor, jorok, tapi piawai di panggung parlemen. Tapi apakah hanya Golkar yang jorok dan kotor?

Apakah partai-partai lain tidak demikian? Juga di lembaga-lembaga lain, termasuk pemerintah/lembaga eksekutif, KPK dan lain-lainnya tidak jorok dan kotor? Marilah kita tertawa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ferdy Sambo Disebut Berpengaruh Besar di Polri, Jaksa Agung: Saya Jamin, Tak Ada Lobi ke Kami

Ferdy Sambo Disebut Berpengaruh Besar di Polri, Jaksa Agung: Saya Jamin, Tak Ada Lobi ke Kami

Nasional
KY Pertimbangkan 'Safe House' untuk Hakim yang Tangani Sidang Kasus Ferdy Sambo dkk

KY Pertimbangkan "Safe House" untuk Hakim yang Tangani Sidang Kasus Ferdy Sambo dkk

Nasional
AHY Sebut Tak Akan Intervensi Proses Hukum Lukas Enembe

AHY Sebut Tak Akan Intervensi Proses Hukum Lukas Enembe

Nasional
Jokowi Sebut Pemulihan Ekonomi Indonesia Relatif Kuat

Jokowi Sebut Pemulihan Ekonomi Indonesia Relatif Kuat

Nasional
Temui Lukas Enembe, Komnas HAM Sebut Kondisi Kesehatannya Tak Baik

Temui Lukas Enembe, Komnas HAM Sebut Kondisi Kesehatannya Tak Baik

Nasional
Syarat Tinggi Badan Calon TNI Diturunkan, Moeldoko: Prajurit Disiapkan untuk Perang, Bukan Berbaris

Syarat Tinggi Badan Calon TNI Diturunkan, Moeldoko: Prajurit Disiapkan untuk Perang, Bukan Berbaris

Nasional
Nasdem Buka-bukaan Kenapa Belum Putuskan Koalisi dengan Demokrat-PKS, Belum Sepakat soal Paslon

Nasdem Buka-bukaan Kenapa Belum Putuskan Koalisi dengan Demokrat-PKS, Belum Sepakat soal Paslon

Nasional
Dapat Gaji Hampir Ratusan Juta Rupiah, Hakim Agung Masih Saja Korupsi

Dapat Gaji Hampir Ratusan Juta Rupiah, Hakim Agung Masih Saja Korupsi

Nasional
AHY Sebut Lukas Enembe Terkena Serangan Stroke 4 Kali

AHY Sebut Lukas Enembe Terkena Serangan Stroke 4 Kali

Nasional
Jaksa Agung Sebut Tak Ada Permintaan Polisi untuk Tidak Menahan Putri Candrawathi

Jaksa Agung Sebut Tak Ada Permintaan Polisi untuk Tidak Menahan Putri Candrawathi

Nasional
Kejagung Sebut Kerugian Masyarakat di Kasus Indosurya Capai Rp 160 T, Terbanyak Sepanjang Sejarah

Kejagung Sebut Kerugian Masyarakat di Kasus Indosurya Capai Rp 160 T, Terbanyak Sepanjang Sejarah

Nasional
Ketua Komisi I Tegaskan Peretasan Puluhan Jurnalis 'Narasi' adalah Ancaman Demokrasi

Ketua Komisi I Tegaskan Peretasan Puluhan Jurnalis "Narasi" adalah Ancaman Demokrasi

Nasional
Jaksa Agung Buka Suara soal Kemungkinan Penahanan Putri Candrawathi di Kasus Brigadir J

Jaksa Agung Buka Suara soal Kemungkinan Penahanan Putri Candrawathi di Kasus Brigadir J

Nasional
Bareskrim Tangani 16 Kasus Investasi Bodong sejak 2019 hingga 2022

Bareskrim Tangani 16 Kasus Investasi Bodong sejak 2019 hingga 2022

Nasional
Pengacara: KPK Bilang, Lukas Bisa Berobat ke Singapura asal Dapat Rekomendasi Dokter KPK

Pengacara: KPK Bilang, Lukas Bisa Berobat ke Singapura asal Dapat Rekomendasi Dokter KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.