Yakin Setya Novanto Sembuh, Idrus Marham Tolak Pimpinan Golkar Berganti

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan bahwa ia tak sepakat jika Setya Novanto harus melepaskan jabatan Ketua Umum partai berlambang pohon beringin itu.

Idrus menanggapi desakan yang terus muncul agar Novanto melepaskan jabatannya di Golkar pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP dan kini akhirnya jatuh sakit.

"Hidup itu punya harapan. Masa pak Novanto tidak punya harapan untuk sembuh. Dia sekarang berobat," kata Idrus di kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (18/9/2017).

Idrus pun menegaskan bahwa tak semua orang yang kondisi kesehatannya terganggu langsung harus melepaskan jabatannya. Apalagi saat ini, Novanto tengah menjalani pengobatan.

"Kan masih berobat. Orang berobat itu harapannya sembuh. Apakah semua orang yang sakit langsung diganti? Kan tidak. Enggak usah ada dokter kalau begitu," kata dia.

(Baca: Jantung Bermasalah, Setya Novanto Jalani Operasi pada Senin Pagi)

Ia juga tak khawatir kesehatan Novanto itu akan mengganggu dan membuat elektabilitas Partai berlambang pohon beringin tersebut turun, baik di Pilkada 2018 maupun Pileg dan Pilpres 2019.

"Nanti ada kajian, kami akan lihat. Semua harus dibicarakan. Kita akan coba nanti bagaimana bisa kita atasi masalahnya," ungkap Idrus.

Novanto diketahui bermasalah dengan jantungnya. Dia dikabarkan menjalani operasi kateterisasi jantung di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur pagi tadi.

Sebelumnya, Novanto juga dirawat di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta Pusat. Novanto dirawat karena menderita vertigo, usai jatuh pingsan saat sedang bermain pingpong di rumahnya.

(Baca: Setelah Vertigo, Kini Jantung Setya Novanto yang Bermasalah)

Usai resmi berstatus tersangka, Novanto telah mangkir dua kali atas panggilan pemeriksaan yang dilayangkan KPK. Dalam kasus e-KTP, Novanto diduga ikut mengatur agar anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR. 

Selain itu, ia juga diduga mengondisikan pemenang lelang dalam proyek e-KTP sewaktu menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR.

Bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Novanto diduga ikut menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun.  Atas penetapannya sebagai tersangka, Novanto mengajukan gugatan praperadilan.