Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan SBY untuk KPK: Kuat, Tegar, Jaga Integritas

Kompas.com - 13/09/2017, 17:19 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berharap Komisi Pemberantasan Korupsi semakin kuat sehingga bisa melakukan kerjanya menindak para pelaku tindak pidana korupsi.

Hal itu disampaikan SBY saat memberi sambutan pada diskusi "Sistem Integritas Partai Politik" yang dihadiri Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017).

SBY mengatakan, KPK punya misi dan tantangan besar, serta memiliki banyak musuh. Presiden ke-6 RI itu berpesan agar jajaran KPK kuat.

"Kepada para komisioner yang lain dan seluruh jajaran KPK agar tetap kuat, tegar, jaga integritasnya, fair di dalam memproses mereka yang didakwa melakukan pelanggaran korupsi," kata SBY.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan saat hadir di acara Diskusi Sistem Integritas Partai Politik di kantor DPP Partai Demokrat, di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017). Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, partainya menolak upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan saat hadir di acara Diskusi Sistem Integritas Partai Politik di kantor DPP Partai Demokrat, di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017). Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, partainya menolak upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca: SBY Berharap Jokowi, Ketua MPR, Ketua DPR dan DPD Dukung KPK

SBY juga mengingatkan KPK untuk menolak segala bentuk intervensi dari pihak mana pun.

"Termasuk yang disebut obstruction of justice, karena obstuction of justice itu kejahatan. Dalam sistem undang-undang kita, itu mendapatkan sanksi hukum yang berat," ujar SBY.

SBY mengatakan, kader partai politik yang tersandung kasus korupsi merupakan "penyakit" yang harus diberantas.

Sementara, praktik money politics dalam pilkada dan pemilu melalui jual beli suara juga masih terjadi.

"Inilah penyakit-penyakit politik dan demokrasi yang kita semua bangsa ini harus mencegah dan memberantasnya," ujar SBY.

Kompas TV Setelah 12 Tahun, SBY & Megawati Bersama Rayatkan HUT RI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com