Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sidang Praperadilan Setya Novanto, Ratusan Polisi Amankan PN Jaksel

Kompas.com - 12/09/2017, 10:23 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Humas Polres Metro Jakarta Selatan Komisaris Purwanta mengatakan, polisi menurunkan ratusan personel untuk mengamankan sidang praperadilan Ketua DPR Setya Novanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Pengamanan sekitar 125 personel," kata Purwanta saat dihubungi, Selasa (12/9/2017).

Dia melanjutkan, ratusan personel itu terdiri dari Polsek Pasar Minggu sebanyak 20 personel, Sabhara Polda Metro Jaya 90 personel, Intel Polres Jakarta Selatan 2 personel, Sabhara Polres Jakarta Selatan 6 personel, Propam Polres Jaksel 1 personel, dan Pamdal PN Jaksel sebanyak 6 personel.

Pada pukul 08.00 WIB, lanjut Purwanta, massa dari Aliansi Masyarakat Peduli Golkar hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jumlah massa menurut dia 150 orang.

(Baca juga: KPK Siap Hadapi Sidang Praperadilan Setya Novanto)

Massa disebut tidak terlihat membawa perangkat aksi. Tuntutan massa, kata Purwanta, adalah untuk mengawal sidang.

"Mengawal sidang dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, (dengan) pemohon Setya Novanto (Ketua DPR), melawan termohon KPK," ujar Purwanta.

Pada pukul 09.45 WIB, sidang belum mulai. Purwanta menyatakan situasi masih aman dan terkendali.

"Bahwa massa yang sementara hadir tidak melakukan orasi atau membentang spanduk, tujuan hanya mengawal persidangan," ujar Purwanta.

Kepala Humas PN Jakarta Selatan Made Sutrisna menyatakan, pengamanan oleh kepolisian dalam rangka mengantisipasi dan memberi keamanan dan kenyamanan di pengadilan, khususnya bagi aparat pengadilan dalam menggelar perkara ini.

"Pihak kepolisian kan mereka punya SOP (prosedur) dalam penanganan, kemudian bentuknya seperti apa kami serahkan kepada mereka," ujar Made.

Ia memastikan sidang praperadilan Novanto melawan KPK ini tidak mengganggu jalannya sidang lain di PN Jaksel.

"Ruangan-ruangan tetap akan ada sidang," ujar Made.

Kompas TV KPK hari ini kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus e-KTP yang menyeret nama Ketua DPR, Setya Novanto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com